Cakrawala News
Portal Berita Online

Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 Sesuai Etika Normatif ?

0

Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 Sesuai Etika Normatif ?

Penulis : Maharahi Rachel, Putri Ayu, Zahra Lidini Hanifa (Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)

 

Tahukah Anda bahwa pada 31 Agustus tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, secara resmi menekan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan tersebut dikeluarkan dengan latar belakang banyaknya tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan tidak adanya peraturan yang resmi untuk melindungi para korban kekerasan seksual di lingkungan kampus tersebut.

Jenis kekerasan yang didapatkan korban berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan dalam beberapa kasus, korban mengalami kedua jenis kekerasan tersebut secara bersamaan. Korban juga merasa kebingungan kemana mereka harus melaporkan tindakan tersebut dan juga merasa ketakutan untuk melapor karena tidak adanya hukum resmi yang dapat melindungi para korban.

Bisa kita lihat bahwa peraturan ini menunjukkan isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia memang berada di taraf yang mengkhawatirkan. Sebuah langkah yang baik sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena telah meresmikan peraturan ini.

Seperti yang kita ketahui, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menimbulkan banyak perdebatan, terutama di kalangan publik. Dengan adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, kontroversi yang cukup “hangat” timbul di dalam masyarakat. Opini masyarakat terbagi ke dalam dua pihak yaitu pihak pro dan pihak kontra akan peraturan baru ini.

Dukungan ditetapkannya peraturan ini muncul dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Basuki Rekso Wibowo. Menurutnya, peraturan ini dapat membuat perguruan tinggi melakukan langkah-langkah yang legal untuk menindak pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus.
“Dengan ditetapkan serta terbitnya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, maka secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal menindak pelaku kekerasan seksual,” ujarnya.

Menurut pihak pro, ditetapkannya Permendikbud Ristek ini merupakan hal yang sangat progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan perspektif korban karena ada salah satu pasal yang memperhatikan soal persetujuan dari korban (consent). Dukungan juga datang dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany, melalui akun sosial medianya. Menurutnya, belakangan ini banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi namun para korban tidak berani bicara atas perlakuan kekerasan atau pelecehan seksual yang dialaminya karena stigma sosial dan tidak adanya jaminan perlindungan dari kampus.

“Permendikbud Ristek ini adalah jawaban dari persoalan yang selama ini dihadapi mahasiswi di kampus,” ujar Tsamara Amany.

Sementara itu, pihak kontra mengatakan bahwa pada pasal 5 yang memuat consent dalam frasa “tanpa persetujuan korban” terdapat hal yang dianggap cacat karena dalam proses pembuatannya tidak melibatkan banyak pihak. Selain itu, pada frasa tersebut terdapat cacat material karena berpotensi melegalkan zina menurut Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Pusat (Diktilitbang) dan Pimpinan Pusat (PP), Muhammadiyah Lincolin Arsyad.

Lincolin mengatakan bahwa “Pertama, aturan itu mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional. Kedua, Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 mengatur norma yang bersifat terlalu kaku dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi.”

Bagaimana dengan pandangan mahasiswa mengenai peraturan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 ini? hingga saat ini, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyambut baik adanya peraturan ini, terutama para mahasiswi. Beragam dialog terjadi di platform-platform social media antara para mahasiswa yang membahas Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 dari segala sisi dan sudut pandang, disertai dengan kritik yang membangun.

Salah satu elemen mahasiswa yang menyatakan dukungannya terhadap Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 adalah BEM UI. Dengan disahkannya peraturan ini, BEM UI juga mendesak pihak Universitas Indonesia untuk segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan kampus yang sejalan dengan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang tidak menyetujui peraturan ini karena merasa tidak sesuai etika normatif dan juga melanggar aturan agama, karena dirasa seperti ‘mendukung’ atau ‘memperbolehkan’ zina, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu etika normatif. Menurut K. Bertens (2007), etika normatif merupakan etika yang menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral.

Dengan demikian etika normatif akan mengemukakan alasan suatu tingkah laku harus disebut baik atau buruk dan dan mengapa suatu anggapan moral dapat dianggap benar atau salah. Etika normatif bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip etis atau norma yang dapat membuat manusia berperilaku secara baik dan benar, tidak melakukan hal-hal yang dianggap buruk, sesuai dengan prinsip ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Frasa yang paling ditonjolkan oleh pihak-pihak yang menentang Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 adalah ‘tanpa persetujuan korban’, yang menganggap bahwa frasa ini melegalkan seks bebas di Indonesia dan tidak sesuai dengan etika normatif, yaitu norma agama.

Hal ini ditanggapi dengan sebuah analogi oleh BEM UI bahwa frasa ‘tanpa persetujuan korban berarti memperbolehkan zina’ sama saja dengan frasa ‘menggunakan helm berarti boleh kebut-kebutan’. Alasan mengapa adanya peraturan yang mewajibkan memakai helm saat berkendara adalah karena banyak pengendara kendaraan roda dua terutama motor yang mengalami luka berat di kepala saat terjadi kecelakaan. Cara yang tepat untuk mencegah dan juga mengurangi angka kematian yang terjadi karena kecelakaan adalah dengan membuat peraturan yang berisi bahwa pengguna motor wajib untuk mengenakan helm.

Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa logikanya pun sama dengan frasa yang kontroversial di Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021. Frasa persetujuan korban ditulis bukan dengan tujuan legalisasi seks bebas, namun untuk menekankan bahwa selama ini telah terjadi banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditindak dengan benar karena dianggap sebagai kasus saling suka antara satu sama lain. Frasa ‘tanpa persetujuan korban’ dibuat untuk mencegah dan juga mengurangi angka kasus dimana pelaku kejahatan seksual bisa lolos dengan alasan saling suka dengan korban.

Hal yang perlu kita ingat mengenai unsur persetujuan dalam Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 adalah peraturan ini tidak berbicara tentang memperbolehkan atau mendukung seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan siapa saja, melainkan bertujuan untuk melindungi setiap orang dari aktivitas seksual yang tidak mereka inginkan atau secara paksa.

Dengan menarik pengertian di atas, dikeluarkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 telah sesuai dengan etika normatif yang ada di Indonesia. Hal ini didasari pada tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk memerangi dan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Kita tahu bahwa isu mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah menjadi isu lama yang sering terjadi di Indonesia, namun minim publikasi dan aturan yang jelas hingga akhirnya Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 disahkan.

Dari tahun ke tahun pun selalu ada kasus dimana seorang mahasiswa menjadi korban pelecehan seksual, namun kejelasan beritanya hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tidak pernah jelas. Tak jarang, kasus seperti ini juga memakan korban yang sangat depresi hingga akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya.

Kami berharap dengan adanya Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021, setiap perguruan tinggi dapat menyediakan perlindungan yang seharusnya bagi korban dan juga memberikan sanksi seberat-beratnya atas pelaku pelecehan dan kekerasan seksual. Terkait banyaknya opini pro maupun kontra terhadap pasal-pasal yang ada di dalam peraturan tersebut, semuanya tergantung dari dilihat melalui sudut pandang yang mana, dan kembali lagi, setiap orang berhak memiliki pendapatnya masing-masing. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang etika normatif, kami berpendapat bahwa peraturan ini sudah sesuai dan tidak melanggar norma apapun.

Leave A Reply

Your email address will not be published.