Cakrawala News
Portal Berita Online

Penyiaran di Era Omnibuslaw, KPI Lembaga Idaman (2)

0 584

Oleh Hari Wiryawan, SH, MA

 

Salah satu ketentuan yang mendapat perhatian besar dari para pengamat media dalam proses revisi UU Penyiaran dalam dalam proses pembuatan Omnibus Law adalah ketentuan tentang lembaga negara bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pertanyaan yang menghantui misalnya begini: “Apakah KPI akan diperkuat atau diperlemah?”, “Jangan-jangan  KPI dihapuskan?”

Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur secara lengkap keberdaaan KPI. Kini, dengan berlakunya UU Omnibuslaw atau UU No 11 tahun 2020 tentang  Cipta Kerja (UU Ciptaker) ternyata lembaga KPI masih tetap dipertahankan. Tidak ada pasal yang menghapus keberadaan KPI. Ketentuan yang mengatur tentang KPI ada di pasal 7 s.d 12 UU Penyiaran, semua pasal tetap utuh tidak digusur oleh UU Ciptaker.

Ini agak melegakan. Namun masalahnya, KPI memiliki kewenangan dalam hal perizinan yang diatur dalam pasal 33 dan 34 UU Penyiaran. Dua pasal inilah yang dibabat tanpa ampun oleh UU Ciptaker. Jadi, KPI kini tidak memiliki kewenangan dalam perizinan sama sekali. Kewenangn itu sepenuhnya ditangan Pemerintah Pusat.

Tanpa adanya kewenangan dalam perizinan membuat KPI kini semacam “lembaga etik” penjaga moral dunia penyiaran dengan pedang sakti bernama “P3 dan SPS” (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Akankah KPI menjadi “macan ompong”? Tidak juga karena ‘korosi’ kewenangan KPI sebagai “regulatory body” yang kuat sudah terjadi sejak awal UU Penyiaran dibentuk. Kewenangan KPI secara bertahap telah mengalami erosi. Pertama kewenangan KPI sudah ambruk sejak Putusan MK 2003 yang terkenal itu. Lebih jelas lagi kedudukan KPI dipersempit melalui Paket PP non Lembaga Penyiaran Publik (PP 49/50 s.d PP 52/2005). Jadi sebenarnya kewenangan KPI dalam hal perizinan tidak 100% sebagaimana diatur oleh UU Penyiaran.

Bila kita menilik sejarah kebelakang, keberadaan lembaga semacam KPI telah ada sejak munculnya dunia penyiaran di Indonesia pada masa pemerintah Kolonial Belanda. Waktu itu Belanda membentuk ‘Commissie van Advies’ (1934) di Bandung dan Surabaya. Orang Pribumi yang pernah menjadi anggota komisi ini antara lain Prof. Husein Djayadiningrat (tokoh Banten), Wiranata Kusuma (Bupati Bandung) dan Dr Saleh Mangundihardja (ayah Sudjatmoko/ Dokter pribadi Mangkunagoro VII). Namun sejak Jepang masuk tahun 1942 hingga 1997 di Indonesia tidak memiliki lembaga pengawas penyiaran.

Di lain pihak Pemerintah (Orde Baru) sejak akhir tahun 1960-an malah memperkenalkan lembaga penyiaran swasta radio. Siaran radio swasta mulai meledak pada awal tahun 1970-an. Lembaga penyiaran swasta kembali dilansir oleh pemerintah Orde Baru dengan munculnya TV swasta akhir dekade 1980-an. Komersialisasi lembaga penyiaran yang masif itu tidak dibarengi dengan literasi media masyakarat dan tidak adanya regulasi penyiaran. Dunia penyiaran yang sarat dengan komersialisasi membuat gegar budaya di masyarakat luas dan membuat publik dibuat tidak berdaya. Segala keluhan dan kecaman publik dalam bidang penyiaran dari buntu dihadapan Departemen Penerangan (yang tidak pernah menerangi masyarakat itu).

UU Penyiaran yang dibuat pada masa Suharto yaitu UU No 24 tahun 1997 mengatur tentang BP3N (Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional). BP3N semula dirancanag sebagai regulatory body, namun hasil akhirnya sama saja dengan Departemen Penerangan yang diperluas khusus untuk penyiaran. Setali dua uang dengan Departemen Penerangan. Bukan pemberdayaan masyarakat, tapi perkuatan Pemerintah Orde baru.

Oleh karena itu, setelah reformasi, masuknya lembaga KPI dalam UU Penyiaran 18 tahun lalu adalah ‘simbol kemenangan rakyat’ yang selama pemerintah Orde Baru, masyarakat luas sama sekali tidak berdaya dengan banjirnya arus informasi dari lembaga penyiaran swasta, khususnya TV swasta.

Kini, apa hendak dikata UU Ciptaker telah menghapus peran mentereng KPI dalam hal perizinan. Penyiaran yang dianggap sebagai bagian dari upaya “mencerdaskan bangsa” harus berbagi dengan upaya “mengenyangkan perut rakyat”.

KPI dan Perizinan

Bagi yang masih berharap agar KPI bisa tegak berdiri sebagaimana cita-cita dulu tentu ini sangat mengecewakan. Bisakah peran KPI dikembalikan seperti dalam UU Penyiaran (misalnya dengan memajukan gugatan ke MK?) tampaknya akan sulit, karena secara konstitusional pengaturan perizinan ditangan Pemerintah Pusat bukan pelanggaran hukum. Tidak ada pasal dalam UUD 1945 yang dilanggar.

Usulan saya tentang hal ini adalah agar dalam PP yang mengatur tentang perizinan mencantumkan klausula agar: 1. “Pemerintah wajib memperhatikan masukan dari KPI atas isi siaran yang diajukan oleh pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran”. 2. “Pemerintah wajib memperhatikan rapor dari KPI atas isi siaran yang diajukan pemohon perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran”.

Pemerintah telah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah selesai 13 November 2020 (RPP Final 13/11/2020 17.00). RPP tentang pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) mengatur tentang perizinan Penyiaran. Dari RPP ini paling tidak bisa ada dua ayat yang bisa disisipkan pada pasal 68 dan 69 RPP Postelsiar.

Pertama, dalam RPP Postelsiar diatur bahwa untuk memperoleh IPP, harus memiliki surat keterangan laik operasi penyiaran pasal (68 ayat (2) RPP). Ketentuan ini bisa ditambah bahwa “laik siar termasuk kelaikan isi siaran dari KPI.”

Kedua, pasal 69 (1) menyebutkan bahwa IPP diberikan melalui mekanisme “evaluasi”. Kata terakhir ini mengingatkan tradisi perizinan penyiaran yang telah berlangsung 18 tahun yaitu Evaluasi Dengar Pendapat yang disingkat EDP. Apapun mekanismenya masih sangat mungkin jika RPP ditambah dengan satu ayat yang menyebutkan bahwa “mekanisme Evaluasi dilakukan oleh KPI.” Mungkin usulan dua klausula ini tidak memuaskan, namun jika usulan ini diterima akan mengembalikan peran KPI dalam perizinan sebagaimana diatur dalam PP 50/ 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (wir).

 

Hari Wiryawan, SH, MA adalah pemerhati masalah media massa. Lulusan FH Unair, Surabaya dan Bond University, Australia ini adalah mantan wartawan di berbagai media cetak dan penyiaran. Pernah sebagai staf di UNESCO dan juga komisioner di KPID Jateng. Kini sebagai staf pengajar Usahid Surakarta.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.