Cakrawala News
Portal Berita Online
ads idul fitri cakrawala
Harita idul

Pentolan MAKI dan KRPK Desak Pemkab Blitar Perhatikan Kaum Jurnal

0 314

BLITAR CAKRAWALA.CO – Pemerintah Kabupaten Blitar mengadakan silaturahmi bersama LSM dan wartawan bertempat di Pendopo Sasana Adhi Praja Kanigoro, Kamis (8/4/2021) siang. Forum tersebut digelar sebagai upaya menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintahan yang baru.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Rahmat Santoso yang didampingi Pjs Sekda Mujianto mempersilahkan kawan-kawan LSM dan wartawan memberikan masukannya yang kemudian langsung ditanggapi oleh keduanya.

Ketua umum LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Henrin Mulat menilai kinerja pemerintahan yang baru belum maksimal. Ada empat usulan yang diajukan pihaknya kepada Wakil Bupati Rahmat Santoso.

“Kan sudah saya sampaikan, ada 4 usulan dari MAKI diantaranya mengharap agar pemerintahan yang baru ini akan menganggarkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti, anggaran untuk media. Tadi langsung ditanggapi Wakil Bupati sebesar 2 milyar. Kalau bisa ditambah, saya akan perjuangkan, akan diskusi bagaimana supaya teman-teman jurnalis ini kesejahteraannya meningkat dari yang sebelumnya. Saya akan konsultasi intens, MAKI akan mengawasi, boleh tagih janji saya,” kata Mulat.

Disinggung upaya MAKI mendorong kinerja pemerintah yang sekarang, Mulat mengatakan, secara pribadi maupun lembaga ia mengaku sudah tidak telaten. Namun karena Bupati dan wakilnya baru dan masih penyesuaian, ia pun memakluminya.

“Okay, akhirnya saya beri waktu meskipun sebenarnya sudah tidak sabar melihat kondisi seperti ini. Beberapa bulan terakhir sudah banyak yang menganggur, ekonomi merosot tajam. Saya akan menghadap, terutama terkait harapan-harapan yang tadi saya sebutkan. Anggaran itu sebenarnya ada namun beliau belum tahu,” ucapnya.

Pihaknya juga mengajak kawan-kawan media untuk bersama-sama bertemu anggota dewan dalam waktu dekat. Ia berharap seluruh elemen masyarakat mendapatkan kesejahteraan sesuai profesi masing-masing, termasuk wartawan.

“Anggarannya cukup banyak koq, bisa sebetulnya di split untuk mengakomodir teman-teman media,” tandasnya.

Sementara itu pentolan LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohammad Trianto memberikan beberapa masukannya. Ia menilai, forum silaturahmi itu adalah agenda yang luar biasa, namun katanya, tidak akan menjadi hal yang luar biasa jika tidak ada tindak lanjut dari Pemkab itu sendiri.

Mohammad Trianto, Ketua LSM KRPK

“Meskipun tadi tidak diakui oleh Wakil Bupati terkait keberadaan Tim Sembilan (tim percepatan pembangunan), sebenarnya memang diperbolehkan. Tapi menurut saya harus diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional, seperti yang di Malang itu, ada profesor, ada doktor. Namun fakta yang ada disini, meskipun secara de jure (secara hukum) belum terbentuk tapi secara de facto (kenyataannya) sudah bergerilya kemana-mana. Informasinya bahkan mereka sudah mencoba mengendalikan OPD,” kata Trianto.

Ia menambahkan, kalaupun nantinya ada tim percepatan pembangunan, menurutnya hanya bekerja di belakang layar. Membuat kajian-kajian dan telaah kebijakan Bupati. Jika tidak, katanya, akan terjadi sesuatu yang tidak produktif.

“Yang kedua masalah media. Saya berharap agar kepala daerah menginisiasi munculnya Perbub rasionalisasi media yang disana ada pengaturan. Tidak ada standar yang justru akan membuat rumit. Kawan-kawan media ini harus segera dirangkul untuk menyampaikan fakta yang benar,” lanjutnya.

Masih kata Trianto, pihaknya mengaku mendapat surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang intinya mulai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) harus ada tahapan tertib anggaran.

“Semua anggaran yang telah atau di dok di DPRD harus sesuai tahapannya, melalui Musdes dan Musrenbang. Dalam 10 tahun terakhir banyak anggaran-anggaran siluman. Tidak ada di RAPBD tapi muncul. Nah, kalau tahapan-tahapan itu dihilangkan, maka tinggal nunggu waktu saja, KPK pasti akan kesini,” pungkasnya. (ek)

Leave A Reply

Your email address will not be published.