Cakrawala News
Portal Berita Online

Penggunaan Anggaran Covid-19 Maluku Utara Baru Rp 51 Miliar,BPKPAD : Beberapa Item Belum Terealisasi

0 53

TERNATE,CAKRAWALA.CO-  Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, merinci  pemakaian anggaran penanganan Covid-19 di Maluku Utara selama empat bulan baru terealisasi  Rp 51 miliar. 

Hal itu diakui, Bambang Hermawan dalam Konferensi Pers , Sabtu ( 27/6/2020). Rincian pemakaian anggaran Covid-19 Maluku Utara yang bersumber dari Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD itu baru terserap  Rp 51 miliar.

“ Kita ketahui ada dua BTT yang pertama BTT Pokok dan BTT Relokasi. BTT Pokok, dimana penggunaannya  Rp 15 miliar  direlokasinya ke BPBD dan Dinas kesehatan.

Dari jumlah total anggaran Rp 184 miliar itu,kata Bambang, realisasinya sekitar 38 miliar  sehingga totanya Rp 51 miliar. Realisasinya  di Dinas Kesehatan dengan nilai RP 48 miliar.

“ Dari Rp 43 miliar terealisasi 10 miliar karena masalah penggunaan  Rumah Sakit Umum Sofifi sebagai lokasi karantina pasien Covid-19.Namun itu belum terealisasi sekitar Rp 11 miliar,” akuinya.

Anggaran di Dinas kesehatan dan pengadaan alat kesehatan (alkes)  senilai Rp 19 miliar, kemudian untuk RSUD Chasan Bisoirie belum dilakukan pengajuan akhir penggunaan anggaran.

“ Karena pembayarannya itu sampai dengan pengujian fungsi. Misalnya, seperti alat untuk tekanan negatif sampai betul memang perubahan kemudian di uji fungsi oleh angkutabilitas agar anggarannya terealisasi,” jelasnya.

Ia menyampaikan alat- alat  pengadaan di uji fungsi itu seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Unit Layanan Pengadaan (ULP) ,Kejaksaan Tinggi maupun Inspektorat.

Peruntukan BPBD dari anggaran Rp 77 milar realisasinya baru sampai Rp 11 miliar sehingga posisi saldo pagu hingga sekarang baru Rp 9 miliar.

“  Pada bidang pemilihan, yang sampai pada Rp 61 miliar realisasinya Rp 1 Miliar. Sekertariat Rp 14 miliar realisannya baru 11 miliar masih ada 2 miliar lebih lebih yang belum,”tuturnya.

Ia menambahkan, anggaran yang belum terealisasi sampai saat penghitungannya pada 30 Mei adalah pembayaran modal kontrak sebelumnya. Sedangkan non-belanja modal  sampai hitungan 30 Mei akan dileburkan kepada Rancanagan Anggaran Belanja (RAB)  di tahap ke-dua.

“Susunan RAB ini adalah baru, karena RAB lama hanya berlaku pada 30 Mei. Sehingga misanya RAB baru awalnya untuk karantina Rp  11 miliar kalau ada membutuhkan tambahan Rp 4 miliar maka di dalam RAB ke dua,” cetusnya.

Untuk karantina Sofifi maka dianggarkan Rp 15 miliar itu tergantung  di review oleh angkutabilitas masing -masing bidang,yang mana akan di persentasekan kemudian disusun dan diserahkan ke perencanaan, selanjutnya dari perencanaan mengevaluasi ke angkutabilitas dan dikembalikan ke perencanaan lagi.

“ Dari bidang perencanaan lalu di sampaikan kepada bidang keuanganan sehingga keuangan menyampaikan proses implementasi,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat berhati-hati menggunakan anggaran Covid-19,meski begitu diharapkan keikhtiaran lebih  penggunaan anggaran itu jangan sampai berpengaruh pada  penanganan corona  di Maluku Utara .***(IVN/ID)

 

 

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: