Cakrawala News
Portal Berita Online

Penambangan Pasir Ditolak Warga DPRD DIY Minta CV MBS lakukan Sosialisasi Ulang

0 57

JOGJAKARTA,CAKRAWALA.CO-CV Mitra Bangkit Sejahtera (MBS) telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Prduksi ( IUP OP ) dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal ( DPPM ) DIY untuk melakukan penambangan pasir Sungai Progo di kawasan Dusun Nengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul Yogyakarta. Meski sudah mendapatkan izin namun belum melakukan kegiatan penambangan karena masih mendapat penolakan dari mayoritas warga Dusun Nengahan Srandakan Bantul Yogyakarta.

Beberapa waktu lalu, warga Dusun Nengahan mengadu ke DPRD DIY dan diterima oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi. Bahkan Ketua DPRD DIY meninjau langsung lokasi penambangan pasir sungai Progo di Dusun Nengahan.

” Sesuai janji saya, maka hari ini kami pertemukan warga yang menolak penambangan pasir dengan pihak Pemerintah Daerah DIY yang menerbitkan izin tersebut. Kami ( DPRD DIY ) tidak mempunyai kewenangan membatalkan izin. Tetapi kami hanya bisa menjembatani dan mempertemukan agar ada titik temu kedua belah pihak,” ungkap Nuryadi Ketua DPRD DIY.

ads bukopin

Untuk mengurai permasalahan itu, Pimpinan DPRD DIY menggelar Raker dengan mengundang DPPM DIY, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan perwakilan warga Nengahan Srandakan, Kamis (25/6). Setelah mendengarkan pendapat semua pihak, Ketua DPRD DIY Nuryadi SPd menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah adalah soal komunikasi yang tidak berjalan baik.

” Mekanisme perizinan sudah lengkap sesuai aturan yang berlaku, termasuk sosialisasi dan bahkan kompensasi kepada masyarakat juga diatur. Tapi nyatanya ada masyarakat yang menolak dan mengaku belum pernah diajak diskusi,” ujar Ketua DPRD DIY Nuryadi dalam keterangan pers usai raker.

Ternyata, imbuh Nuryadi, permasalahannya ada di komunikasi dua arah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami meminta pihak pemrakarsa atau CV MBS untuk segera melakukan sosialisasi ulang, khususnya bagi warga yang masih keberatan, agar tidak ada gejolak,” kata Nuryadi.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPPM DIY Sunu Siswanta SE mengatakan, pihaknya menerbitkan IUP OP bagi CV MBS, setelah melalui sidang tambang dengan beberapa OPD terkait yang memberikan rekomendasi teknis. Salah satunya Dinas PUP-ESDM DIY yang memberikan rekomendasi, karena wilayah tambang tersebut masuk dalam potensi wilayah pertambangan nasional yang ditetapkan dalam SK Menteri ESDM.

Perda No 1 Tahun 2018 juga mewajibkan kepada pemohon izin untuk melakukan sosialisasi terkait usaha pertambangan. CV MBS melaksanakan sosialisasi pada 5 November 2019, yang dihadiri 49 orang.

Namun salah satu tokoh masyarakat Nengahan, Tamtomo menyatakan bahwa mayoritas warga Nengahan sebanyak 558 orang yang menolak tambang, tidak pernah diajak diskusi. Hal itu diamini Kardono, salah satu Ketua RT di Nengahan.

“Silakan tanya semua RT di Nengahan dan Srandakan, kami belum pernah diajak pertemuan oleh CV MBS,” tutur Kardono.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan telah menerima surat dari warga yang mendukung petambangan pasir.

“Kami akan segera panggil CV MBS dan menyarankan agar melakukan sosialisasi ulang, dan jangan sampai warga terbelah hanya gara-gara izin ini,” pungkasnya. ( Okta/ Santosa )

Leave A Reply

Your email address will not be published.