Pemkot Banjar Dituntut Serius Pulihkan Dua Perusahaan Daerah

BANJAR JABAR CAKRAWALA.CO ,-  Presidium Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Soedrajat Argadireja, menuntut Pemerintah Kota Banjar untuk serius menangani pemulihan dua perusahaan daerah (Perusda). Perusda tersebut yakni Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Anom dan Banjar Waterpark.

Menurutnya, untuk memulihkan kondisi dua perusahaan tersebut tidak cukup dengan menargetkan maksimal dua tahun kepada diektur yang baru. Menurut mantan anggota DPRD Kota Banjar ini, walikota perlu memahami seluk-beluk dan akar permasalahannya.

“Contoh PDAM yang katanya tunggakannya besar dan tidak pernah mendapat untung, ini harus dipahami betul oleh kepala daerah apa permasalahan sebenarnya. Soal inventarisir aset PDAM sebesar Rp 49 Milyar apakah sudah diserahkan?,” kata Ajat Doglo, sapaan akrab Soedrajat Argadireja ini, Senin (24/6/2019).

Ia menambahkan, jika benar PDAM tidak pernah untung karena jumlah operasional lebih besar dibanding jumlah pendapatan, menurutnya apa gunanya pada tahun 2012 silam, PDAM mengajukan untuk direalisasikan kenaikan tarif dasar air kepada pelanggan. Pada tahun 2011 saja, akumulasi kerugian PDAM itu mencapai Rp 2 miliar. Bahkan sejak 2008 nilai kerugiannya tak jauh beda. Tahun 2011 pendapatannya Rp 7,1 miliar dan pengeluarannya Rp 9,1 miliar. Sehingga pada tahun 2012 PDAM mengusulkan kenaikan tarif ke dewan. Ia pun mengatakan, seharusnya setelah menaikan tarif, PDAM harus mendapat keuntungan, bukan malah kembali tekor.

“Dari dasar itu lah PDAM mengajukan kenaikan tarif air, karena dari datanya memang tidak pernah mendapatkan keuntungan. Tapi pertanyaannya kenapa dinaikkan kalau sampai saat ini tidak pernah untung? Kenapa masih tidak mendapat keuntungan. Malah yang ada pada 2017 PDAM melakukan rekrutmen pegawai sebanyak 22 orang. Katanya kondisinya tidak pernah untung alias rugi, tapi malah nambah beban operasional pegawai,” katanya.

Ia meminta pemerintah Kota Banjar “melek” atas kebobrokan PDAM. Menurutnya, Pemkot Banjar harus duduk bersama stake holder di PDAM dari mulai Badan Pengawas, Direksi , dan Pemkot untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Ini PR penting. Pemerintah gak bisa lepas tangan begitu saja, kepala daerah harus memahami dulu penyakitnya apa,” katanya.

Sementara itu, untuk Perusda lainnya yakni Banjar Waterpark, Ajat Doglo juga kembali angkat bicara setelah sebelumnya berbicara di hearing bersama dewan dan pihak PDAM serta manajeman Banjar Waterpark.
Saat diwawancara, ia mengungkapkan, apakah untuk penyehatan Banjar Waterpark dengan investasi Rp 27 miliar itu merupakan rekomendasi dipihak ketigakan?. Kata dia Pemkot harus memiliki komitmen yang jelas dan kuat dengan pihak ke tiga.

“Dengan investasi itu aturan main dan MOU nya bagaimana? Harus di inventarisir terlebih dahulu berapa riil nilai aset dari Banjar Waterpark saat ini. Kondisinya harus seperti apa? Jangan sampai nanti ada perubahan bentuk dan sebagainya itu tidak jelas hitung-hitungan dan komitmennya,” katanya.

Ia juga menerangkan soal urgensinya BWP saat perencanaan dulu dasarnya apa?. Sebab dalam pembangunan yang menelan anggaran hingga Rp 27 miliar itu diduga tidak menggunakan Study Kelayakan secara komprehensif.

“Kenapa dulu Pemkot begitu ngotot harus segera membangun Banjar Waterpark di tahun 2009. Apa Urgensinya? sehingga sekarang kan buktinya mangkrak,” pungkasnya.***Hermanto

Facebook Comments
%d bloggers like this: