Cakrawala News
Portal Berita Online
idul cakrawala

Pemkab Cianjur Segera Kaji SK Pemberhentian Honorer di RSUD Sayang

0 276

CIANJUR, CAKRAWALA.CO- SEORANG pegawai non-pegawai negeri sipil di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat, diduga diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Sayang bernomor: 888/Kep./30/RSUD/2020 tertanggal 13 Juli 2020. Pemberhentian itu menimbulkan polemik.

Pemerintah Kabupaten Cianjur pun mencoba meluruskan informasi tersebut sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi.

Penjabat Sekda Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, mengatakan sehubungan adanya Surat Keputusan Pemberhentian, Pemkab Cianjur akan melakukan pemeriksaan, baik secara materi maupun prosedur pembuatannya. Langkah itu penting dilakukan karena untuk mengetahui kepastian SK itu karena maladministrasi, informasi yang keliru, atau ada hal-hal lain.

“Di samping itu, kami juga akan memeriksa pihak-pihak terkait dengan SK tersebut,” terang Cecep dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Cecep menuturkan, pemeriksaan akan dilaksanakan mulai 17-31 Juli 2020. Pemeriksaan ini juga didasarkan pada kebijakan Plt Bupati Cianjur Herman Suherman yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus tertib dan berdimensi keadilan.

“Dan tidak untuk kepentingan politik apapun,” tegasnya.

Senada diungkapkan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Arief Purnawan. Ia mengatakan akan menindaklanjuti kasus pemberhentian salah seorang pegawai non-PNS di RSUD Sayang Cianjur dengan melakukan pemeriksaan.

“Pak Bupati tegas menyampaikan, setiap keputusan di semua OPD harus memiliki rasa keadilan dan tidak boleh ditunggangi dalam bentuk apapun. Kami tentu akan melakukan langkah pemeriksaan terhadap SK pemberhentian salah seorang pegawai honorer di RSUD Sayang Cianjur,” jelas Arief didampingi Yudi Junadi dan Sunandar Hendri Sakti dari tim kuasa hukum saat menggelar jumpa pers di Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Cianjur, Jumat (17/7).

Pemeriksaan akan dilakukan segera. Pemeriksaan dilakukan dengan mengkaji terhadap SK pemberhentian tersebut.

“Kita nanti lihat alasan pemberhentiannya. Setelah diketahui alasannya, kita akan melihat sampai seberapa jauh alasan yang dipergunakan untuk mengeluarkan SK. Apakah alasan itu memiliki nilai keadilan atau tidak terhadap yang bersangkutan. Kalau tidak didukung data dan fakta yang jelas, tentu kita akan laporkan ke pak bupati yang sesuai hasil pemeriksaan,” tandasnya.***(d_hen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.