Cakrawala News
Portal Berita Online

Pemerintah Belum Menyentuh Substansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Pusat – Daerah

Jakarta. Cakrawala.co – Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma, menilai apa-apa yang berkaitan dengan apa yang diajukan oleh pemerintah saat ini ternyata belum menyangkut substansi sesungguhnya dalam tata kelola pemerintahan di daerah saat ini.

Dalam diskusi yang digelar oleh Forum Wartawan Legislasi dengan tema, “RUU Omnibus Law, Mana yang urgent, mana yang dipending?” Selasa (10/02/2020) di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma mengatakan ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan mana yang penting dan yang mana dipending dalam merancang Undang-Undang Omnibus Law. Yaitu, hal urgen yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan yang kedua adalah kewenangan regulasi, dan ketiga adalah kaitan dengan perpajakan.

Terkait dengan hubungan pemerintah pusat dengan daerah, Filep mengungkapkan, kita lebih condong kepada pemerintah pusat. Hampir semua kewenangan pemerintah daerah itu dikendalikan atau diambil alih oleh pemerintah pusat.

Misalnya, tentang otonomi daerah, setelah pemerintah pusat memberikan otonomi daerah atau kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri,  tetapi nyatanya dalam hal proses perizinan memberikan izin-izin kepada investor dalam berinvestasi di daerah, perizinan itu lebih condong pada pemberian izin secara sentral, sehingga pada saat tahap implementasi, tahap  implementasi berbenturan dengan kepentingan-kepentingan daerah.

Bahkan Bupati dan gubernur berbenturan pada kepentingan kepentingan daerah. Bupati dan Gubernur juga menolak apa yang telah disetujui oleh pemerintah pusat, itu kaitannya dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Kaitannya dengan kewenangan regulasi, pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan , khususnya peraturan daerah, mekanisme dan birokrasi pembentukan peraturan daerah yang begitu panjang,  mengakibatkan kebutuhan daerah terhadap satu regulasi itu, membutuhkan waktu yang sangat lama.

“Kami Komite I memandang bahwa perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan tata pembentukan peraturan daerah yang kemudian otoritas pemerintah daerah itu dimaksimalkan,” ungkap Filep, “sehingga birokrasi pembentukan peraturan daerah itu,  tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar kemudian hasilnya belum  tentu akan dilakukan secara maksimal  itu kaitan dengan pembentukan peraturan daerah.”

Ketiga, kaitan dengan perpajakan, Komite I DPD RI memandang soal-soal daerah penghasil pajak dalam hal memberikan kontribusi kepada pendapatan asli negara, tetapi tentu dalam hal pembagian hasil ini juga tidak tidak boleh sepelekan daerah-daerah penghasil.

Misalnya Papua, dengan sumber daya alam yang besar kemudian bagi hasil minyak dan gas misalnya,  nah ini kan belum belum sebanding dengan sumber daya alam di sana. Hal-hal ini yang menurut kami komite I perlu dilakukan penyempurnaan regulasi oleh Pemerintah menjadi skala skala prioritas.

Hadir dalam diskusi Anggota PDI-P DPR RI, Effendi Simbolon; Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Bedowi;  Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.  (sdk)

%d bloggers like this: