Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Pemegang Izin Usaha Penambangan di DIY Keluhkan Penambangan Illegal

JOGJAKARTA CAKRAWALA.CO ,-  Puluhan pemegang izin Usaha Penambangan (IUP ) di Yogyakarta mengeluhkan maraknya penambangan pasir illegal di Yogyakarta. Mereka meminta Pemda DIY dan jajaran terkait untuk segera menertibkan maraknya penambangan illegal tersebut.

Keluhan itu terungkap dalam acara koordinasi Pertambangan Mineral kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP di Yogyakarta serta pemaparan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terpadu Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara , yang berlangsung di Hotel Swiss Belboutique, Jumat  (9/8/2019) pagi.

” Kami sebagai pemegang Izin usaha Penambangan merasa prihatin dengan adanya penambangan pasir illegal di Yogyakarta. Pemda harus bertindak tegas menertibkan penambang ilegal ini,” Ujar salah satu pemilik izin usaha penambangan yang ikut dalam acara tersebut.

Acara yang selenggarakan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM ini diikuti 69 pemegang IUP di seluruh DIY, dan dihadiri oleh anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman dan Agus Sulistyono. Acara dibuka oleh Kepala dinas PUP ESDM DIY Hananto Hadi urnomo mewakili Gubernur DIY yang tidak bisa hadir. Sementara itu, pemaparan program Pembinaan dan pengawasan terpadu kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengapresiasi para pemegang IUP di DIY yang telah tertib membayar pajak. Hampir semua pemegang IUP tertib membayar pajak penambangan. Selain itu, Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dapil DIY tersebut menyoroti adanya penambangan illegal yang jelas merugikan negara. Gandung Pardiman dengan tegas mengatakan penambangan illegal ini harus ditertibkan termasuk kemungkinan adanya oknum aparat penegak hukum yang membackingi penambangan illegal tersebut.

” penambangan illegal harus ditertibkan, termasuk jika ada oknum aparat penegak hukum yang membackingi penambangan illegal tersebut. Sebab penambangan illegal ini merugikan negara. Apalagi jika ada oknum aparat penegak hukum yang ada dibelakang penambangan illegal, harus ditindak tegas,” ujar Gandung Pardiman yang disambut tepuk tangan pemegang IUP yang mengikuti acara tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Saat ditemui usai acara Bambang gatot Ariyono menyatakan harus ada operasi penertiban terhadap penambangan illegal ini. Para penambang illegal ini tidak membayar pajak, tidak membayar iuran untuk pemeliharaan lingkungan dan melanggar hukum.

” solusinya harus ada operasi penertiban terhadap penambang illegal ini,” tegas Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Diakhir acara, Anggota komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menyarankan digelarnya pertemuan lagi antara pemegang IUP dengan kementrian ESDM dan aparat penegak hukum untuk memnerantas penambangan illegal tersebut.***( Okta/Santosa)

%d bloggers like this: