Cakrawala News
Portal Berita Online

Pemda SBT-DPRD dan MEA Akan Bahas PI 10 Persen Migas Bula dan Seram Non Bula di SBT

0 136

SBT,MALUKU,CAKRAWALA.CO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dan PT Maluku Energi Abadi (MEA) akan membahas pengalihan dan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen wilayah kerja Migas Bula dan Seram Non Bula.

Pembahasan PI 10 persen untuk SBT tersebut akan diagendakan bersama dengan PT MEA setelah pembahasan dan persetujuan antara Pemda SBT dengan DPRD dilakukan dalam waktu dekat.

Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas mengungkapkan kapada wartawan di Gedung DPRD SBT usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, Rabu (22/9/2021).

“Nanti kita selesai melakukan pembahasan terkait PI 10 persen dengan persyaratan persyaratanya,  baru kemudian kita agendakan pertemuan antara Pemkab dan DPRD SBT bersama PT MEA, yang di jadwalkan dalam waktu dekat ini kita undang pihak PT MEA ke sini (SBT),” kata Keliobas.

Manurut Keliobas, ada beberapa agenda penting yang harus dibahas secara bersamaan. Mulai dari saham, hingga keterlibatan orang SBT menduduki posisi jabatan di MEA.

“Kita diskusikan tentang sahamnya, tentang PI 10 persennya, tentang perwakilan dari SBT yang harus menduduki jabatan di MEA. Ini juga yang nanti kita diskusikan sama MEA,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau mengatakan, dalam pertemuan sebelumnya di Ambon, telah menyampaikan berbagai poin penting. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang, tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

“Olehnya itu, sampai hari ini dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disiapkan itu belum ditandatangani Pemda SBT dengan PT MEA. Kami meminta diberi waktu untuk Pemkab dan DPRD membicarakan. Karena ada dua dokumen penting yaitu, dokumen perencanaan dan dokumen PKS. Ini harus didiskusikan eksekutif dan legislatif di Daerah,” jelas Rumau.

Menurut Noaf, dalam proses kerjasama ini harus diketahui oleh DPRD, seperti apa muatan dari perjanjian kerjasama itu nanti kita telaah bersama. Harus ada kesesuaian. Karena satu kali melakukan kerjasama itu akan berkelanjutan hingga jangkah panjang”, ungkapnya.

Namun lanjut Noaf, Pada prinsipnya dalam perjanjian kerja sama PI 10 persen ini tetap kita dukung, tapi kita di pelajari dulu beberapa persyaratan dalam perjanjian tersebut.

“Pemda SBT dan DPRD akan tetap menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola khusus terkait migas di SBT termasuk didalamnya pengelolaan PI 10 persen bersama MEA tersebut. *** lex.

Leave A Reply

Your email address will not be published.