Cakrawala News
Portal Berita Online

Pembahasan Densus Antikorupsi Dilakukan Tertutup

94

JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Kapolri, Komisi Hukum dan Jaksa Agung melakukan rapat kordinasi membahas Densus Antikorupsi di Komisi Hukum DPR RI (16/10/2017). Rapat berlangsung tertutup.

Sejumlah pihak mempertanyakan kewenangan densus satu atap dengan Kejaksaan karena keudnya berbeda fungsi.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyampaikan dua opsi sistem kerja Densus Antikorupsi. Pertama, sistem satu atap dengan Satuan Tugas Kasus Korupsi milik Kejaksaan Agung dan satu lembaga lain, kemungkinan BPK. Personel dari tiga lembaga dalam sistem satu atap ini akan bekerja secara kolektif kolegial. Sedangkan opsi kedua, Densus Antikorupsi akan bermitra dengan Satuan Tugas Kejaksaan. “Mungkin akan dibuat semacam perjanjian, dan itu yang akan kami pikirkan,” kata Tito.

Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi UI), Ardery Ardhan Saputro, mengatakan sistem satu atap jelas bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebab, kepolisian seolah berwenang melakukan penuntutan seperti jaksa. “Padahal Polri hanya bertugas sebagai penyelidik dan penyidik,” ujarnya.

Di luar sistem kerja tersebut, Mappi UI juga mengkritik pembahasan di parlemen yang tak disertai dasar hukum keberadaan Densus Antikorupsi.

Jaksa Agung M. Prasetyo mendukung pembentukan Densus Antikorupsi. Tapi dia mengingatkan bahwa penuntut umum tidak mesti berada di bawah Densus. Kejaksaan, kata dia, akan mengaktifkan Satuan Tugas Kasus Korupsi.

“Kalau nanti hasil Densus sudah sempurna, tidak perlu dikembalikan (berkas perkaranya),” kata Prasetyo menanggapi dalih bahwa sistem satu atap akan mencegah perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, mengatakan pembentukan Densus Tipikor bukan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Detasemen ini, kata dia, juga tidak untuk mengikis kewenangan kejaksaan. Ia menjelaskan Densus Antikorupsi akan menjadi pendukung KPK dan Kejaksaan dalam memberantas perkara rasuah.

Rapat koordinasi di Komisi Hukum yang semula terbuka, kemarin, berubah menjadi tertutup setelah Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK memaparkan presentasi mereka. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan pembahasan rencana pembentukan Densus Antikorupsi akan berlanjut pada 23 Oktober mendatang. (fur/sumber tempo)

Comments are closed.