Cakrawala News
Portal Berita Online

Pemanfaatan Teknologi sebagai Upaya Preventif Tindakan Korupsi dalam Lingkup Pendidikan

0

Pemanfaatan Teknologi sebagai Upaya Preventif Tindakan Korupsi dalam Lingkup Pendidikan

Penulis: Jihan Nuramalina, Dara Nan Sharikha, Haura Dhienda Arfah Munthe

(Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia).

 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sudah terlalu lama menjadi budaya yang hampir dianggap lumrah oleh masyarakat Indonesia. Korupsi itu sendiri mampu menyelinap dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Bukan tidak mungkin korupsi tak dapat dihilangkan. Hanya saja, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pada dasarnya sebuah perubahan besar tak dapat selesai dalam jangka waktu yang singkat. Satu di antara banyaknya cara yang dapat dilakukan ialah memanfaatkan teknologi sebagai upaya pencegahan korupsi di kehidupan bermasyarakat.

Jumlah kasus korupsi di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Hal itu dapat diamati dari jumlah kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021 yang melonjak dari tahun sebelumnya. Hingga pertengahan tahun ini, terdapat 209 kasus dari yang sebelumnya berjumlah 169 kasus. Tindakan korupsi marak terjadi, baik di lingkungan pemerintah maupun di instansi pendidikan. Pasalnya, tingginya tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin ketiadaan tindak korupsi pada lingkungan kerjanya. Laode M. Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015—2019 mengatakan bahwa hasil riset dari data KPK menunjukkan bahwa sekitar 86% pelaku korupsi Indonesia dari tahun 2004—2015 dilihat dari sudut pandang koruptor sebanyak 1.298 orang adalah lulusan perguruan tinggi. Bahkan, lulusan tersebut didominasi oleh orang-orang yang berlatar pendidikan Magister (S2).

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi telah menyebar ke berbagai bidang kehidupan dan telah berlangsung lama. Hal tersebut mengakibatkan akumulasi kerugian finansial dan ekonomi yang signifikan bagi pemerintah. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi bangsa dan perekonomiannya, tetapi juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan menghambat pembangunan bangsa. Korupsi Indonesia dapat dilihat sebagai hyper corruption, yang merupakan gabungan antara administrative corruption dan state capture. Secara umum, fenomena tersebut tercermin dari posisi Indonesia dalam kelompok teratas negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Korupsi merupakan suatu permasalahan yang tidak boleh disepelekan. Maka dari itu, diperlukan pemberian awareness kepada masyarakat bahwa korupsi merupakan isu yang pantas untuk dicegah dan diberantas oleh semua kalangan. Salah satu di antara kalangan itu ialah kalangan anak muda. Mereka merupakan pondasi utama kokohnya suatu negara sebab mereka pula yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Korupsi pun tak jarang terjadi di lingkungan sekolah dan universitas. Oleh karena itu, para pelajar turut menjadi bagian dari masyarakat yang harus ikut berperan dalam menuntaskan masalah korupsi. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter menjadi hal kecil yang mampu kita lakukan untuk mencegah korupsi. Kita perlu menanamkan pemikiran yang kritis terhadap apa pun dan memiliki pegangan kuat. Maka dari itu, kita juga bertanggung jawab untuk menanamkan sifat anti korupsi kepada generasi muda sedini mungkin. Jika tidak dimulai dari sekarang, masa depan bangsa akan selalu dipertanyakan karena korupsi dapat merusak pembangunan bangsa.

 

Praktik Korupsi di Sektor Pendidikan
Praktik KKN di Indonesia seakan lumrah terjadi di kalangan masyarakat dari berbagai macam latar belakang hingga lingkup yang berbeda, termasuk di lingkungan pendidikan. Belum lama ini, KPK menduga terdapat tindakan korupsi aliran uang dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMKN 7 Tangerang Selatan. Selain itu, aliran dana BOS pun sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang berkepentingan di sekolah. Salah satu contoh kasus ini adalah penyalahgunaan anggaran dana BOS selama 4 tahun sebesar 839 juta rupiah di SMPN 1 Reok, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan bendaharanya. Dua kasus korupsi terbaru tersebut menunjukkan bahwa tingginya strata pendidikan seseorang tidak dapat menjamin integritas yang dimilikinya.

Korupsi kerap terjadi karena kurangnya penanaman nilai-nilai moral sejak dini kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keberanian, dan sebagainya. Tindakan korupsi juga sering kali dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Contoh yang menjadi bukti nyata terkecil adalah kebiasaan menyontek yang dilakukan ketika ujian dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Kegiatan yang sebetulnya salah ini banyak dilakukan secara terus-menerus oleh individu. Karena tidak adanya penanganan yang seragam dalam menanggapi hal tersebut, kegiatan yang salah seperti menyontek ini lambat laun berubah menjadi budaya yang dianggap kebiasaan.

Upaya Preventif Korupsi di Lingkungan Masyarakat dengan Pemanfaatan Teknologi

Pepatah mengatakan bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui pembentukan berbagai institusi yang dibutuhkan untuk menyekat korupsi, seperti pembentukan Badan Pengawasan Kesejahteraan Nasional (KPKPN) dan penyelenggaraan pameran. Penerapan tindakan pencegahan lainnya juga dapat diupayakan melalui sistem rekrutmen terbuka. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu kerja berbagai badan masyarakat yang berdiri sendiri demi memperhatikan kinerja pengelola nasional serta sosialisasi untuk menciptakan nilai antikorupsi di tingkat nasional.

Selain itu, Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan mengatakan bahwa pencegahan korupsi pada era modern ini juga perlu direalisasikan dengan cara yang canggih pula. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi alat yang sangat berguna untuk memerangi korupsi. Media sosial berbasis TIK telah menambahkan dimensi baru dalam perang melawan korupsi karena informasi dapat ditemukan di seluruh dunia dalam hitungan menit, seperti gambar atau video viral yang diambil oleh jurnalis.

Hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti korupsi atau lainnya. Dengan beberapa cara, TIK berguna dalam memerangi korupsi, khususnya dalam meningkatkan partisipasi warga negara dalam upaya antikorupsi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan warga negara dan aktor masyarakat sipil untuk memanfaatkan data besar dengan cara yang dapat membantu dalam perubahan dan reformasi yang ditargetkan serta pemahaman tren dan pola yang relevan dengan penegakan antikorupsi.

Apabila masyarakat menemukan indikasi adanya tindakan korupsi di lingkungan sekolah, kini mereka dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan melalui situs dan aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) yang dibuat oleh KPK. Hadirnya JAGA merupakan bentuk implementasi e-government atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Situs dan aplikasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui data terkait pelayanan publik, seperti pada sektor pendidikan. Dengan demikian, jika ditemukan ketidaksesuaian dalam data yang disampaikan, masyarakat dapat segera melaporkannya.

Masyarakat pun diharapkan turut berperan dalam memanfaatkan media sosial mereka untuk membantu mengurangi adanya kejahatan korupsi. Pemanfaatan itu dapat dilakukan dengan membuat konten edukasi yang interaktif mengenai pencegahan dan kerugian dari tindakan korupsi. Konten dalam bentuk foto, video, dan artikel ini ditargetkan kepada masyarakat, khususnya para pelajar.

Dalam mengkritisi kejahatan korupsi, masyarakat juga dapat membuat artikel melalui blog atau mengirimkan artikel miliknya kepada portal berita. Tidak hanya konten tertentu, masyarakat pun dapat mengadakan kampanye secara online yang berkaitan dengan aksi protes untuk mengusut kasus korupsi.

Kampanye online telah diselenggarakan oleh Indonesian Corruption Watch sejak tahun 2016 pada platform Twitter dengan menggunakan beberapa tagar seperti #GuruAntiKorupsi. Masyarakat dapat membuat petisi atau kampanye secara online hanya dengan memulai suatu gerakan melalui tagar serta mengajak orang lain untuk turut mendukung petisi tersebut. Berbagai media dapat digunakan untuk melakukan kampanye online, di antaranya laman change.org, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain.

Leave A Reply

Your email address will not be published.