Cakrawala News
Portal Berita Online

PDIP Panik, Dua Kadernya Disebut Terima Duit E-KTP

5

JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Persidangan kasus korupsi KTP Elaktronik dengan terdakwa Setya Novanto membuat kegaduhan baru. PDI Perjuangan terlihat kebakaran jenggot., karena dua kadernya disebut Setnov ikut menerima duit proyek E-KTP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto sangat cepat menanggapinya dengan menyalahkan Mendagri Gamawan Fauzi. Hasto ingin membela kadernya bahwa PDIP bukan sebagai pihak yang memiliki rencana atau proyek KTP Elektronik, karena ketika itu posisi PDIP adalah oposisi (Petromak.com, 22/3/2018).

Apa artinya pernyataan ini, jelas bahwa Hasto ingin membangun narasi untuk mengalihkan perhatian bahwa sesungguhnya yang korupsi bukan orang-orang PDIP melainkan pihak yang berkuasa. Tampaknya arah tembakannya adalah Demokrat.

ads bukopin

Reaksi Hasto sangat lucu, apa iya orang yang berada sebagai oposisi pasti tidak ikut korupsi? Saya kiran bukan itu alasannya. Cara membangun alasan yang menunjukkan PDIP sedang panik. Ia juga menyiapkan diri untuk diaudit untuk membuktikan aliran data E-KTP ke partainya.

Oleh karena itu Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan  apa yang dikatakan Hasto sesungguhnya merupakan politik cuci tangan. Dalam pernyataan yang beredar di media sosial di antara lain dimuat di Poskotanews.com 923/3/2018), Hinca menyebut POLITIK CUCI TANGAN DAN SALAHKAN PIHAK LAIN ALA PDIP.

Pernmyataan Hinca ini mendapat reaksi kader PDIP Arteria Dahlan. Seperti dibahasa dalam dialog Tvone Kamis malam bahwa tuduhan semacam ini sebaiknya dihentikan, karena baru kali ini kedua partai sedang membina kemesraan.

Menurut Hinca, pernyataan PDIP yang menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan. Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak ? Sekjend PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi.

Pada poin 5, Hinca juga menyebut pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat. Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar). Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu.

Jelas sekali tanggapan Hinca sangat menohok, dan membuktikan bahwa sejatinya PDIP menampakkan dirinya sebagai partai yang kekanak-kanakan. Lebih bijak Presiden Jokowi yang mengatakan, kalau memang ada buktinya, ada faktanya silakan diperiksa karena Indonesia adalah negara hukum. Wallahu a’lam (fur/3/2018).

Comments are closed.