Cakrawala News
Portal Berita Online

Pasokan Oksigen Langka, Negara Gagap “Senjata”

0 1.049

Oleh Chusnatul JannahLingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Kasus Covid-19 di Indonesia terus memecahkan rekor baru. Per 6 Juli 2021, penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 31.189 orang, dan yang meninggal ada 728 orang. Sejumlah Rumah Sakit bahkan menutup layanan IGD untuk pasien Covid karen kapasitasnya sudah overload.

Sebagaimana diketahui, keterisian tempat tidur di RS-RS rujukan Covid sudah mencapai hampir 90-100%. Indonesia tengah menghadapi situasi darurat akibat lonjakan kasus Covid beberapa pekan ini. Bukan hanya Bed Occupancy Ratio (BOR) yang penuh, pasokan oksigen untuk keperluan pasien Covid juga mulai langka dan mahal.

Jika ketersediaan oksigen di RS habis bisa berakibat fatal bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Seperti yang dialami RSUP Dr. Sardjito, DIY. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan mengonfirmasi kabar 63 pasien meninggal terinfeksi Covid-19 sepanjang Sabtu (2/7) hingga Minggu (3/7) pagi. Di antara jumlah tersebut, ada 33 pasien yang dikabarkan meninggal karena kekurangan oksigen.

Bukan hanya RS Dr. Sardjito, sejumlah RS di wilayah Bandung juga mengalami hal serupa. Pasokan oksigen mulai menipis dan membutuhkan bantuan suplai oksigen dari pemerintah pusat. Kelangkaan dan mahalnya tabung oksigen menandakan bahwa layanan kesehatan di negeri ini sudah kolaps. Namun, pemerintah masih saja bergeming bahwa sistem kesehatan tidak kolaps, tapi overload karena lonjakan pasien dalam beberapa pekan terakhir.

Mau kolaps atau overload, keduanya sama-sama genting. Hal ini tidak bisa membantah fakta bahwa penanganan pandemi dengan kebijakan setengah hati berakibat malapetaka bagi negeri ini. Rakyat menjadi korban, banyak nyawa melayang, dokter dan para nakes kelelahan dan kelebihan beban kerja. Namun, pemerintah masih saja sibuk beretorika situasi masih terkendali.

Kelakar itu disampaikan Koordinator PPKM Darurat Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, situasi terkini pandemi Covid-19 masih dalam kendali pemerintah. “Saya pikir semua masih terkendali dan tidak ada yang perlu kita menjadi ribut, panik sana-sini menurut saya,” ujar Luhut dalam konferensi pers peluncuran layanan telemedicine untuk pasien isolasi mandiri secara virtual, Senin (5/7/2021). (Cnbcindonesia, 5/7/2021)

Jika memang situasi diklaim terkendali, mengapa banyak RS kewalahan hingga kehabisan pasokan oksigen? Mengapa pula lonjakan kasus positif varian delta ini kian tak terkendali? Jangan bilang karena rakyat tidak patuh pada protokol kesehatan. Sebab, ada faktor lain yang tak kalah penting menjadi sebab pasien corona membludak tiada henti. Yakni, inkonsistensi kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada penyelamatan sistem kesehatah dan nyawa rakyat. Pemerintah hanya fokus pemulihan ekonomi. Sementara sistem kesehatan tidak dipulihkan dengan tepat dan cepat tanggap.

Inkonsistensi kebijakan ini bisa kita lihat dari penerapan PPKM darurat. Di tengah pemberlakuan PPKM darurat, TKA masih saja melenggang bebas keluar masuk Indonesia. Beberapa waktu lalu, Indonesia menghibahkan ribuan tabung oksigen saat India mengalami gejolak tsunami Covid-19.

Pada 10 Mei, pemerintah menyumbangkan 1.400 tabung oksigen ke India sebagai bentuk solidaritas dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pada 28 Mei Indonesia kembali mengirim 2.800 tabung oksigen ke India. Kini, saat lonjakan kasus Covid-19 menimpa Indonesia, kelangkaan oksigen malah terjadi. Sungguh ironis!

Saat dikritik mengenai kebijakan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sesumbar menjamin pasokan oksigen aman untuk mengatasi pandemi covid-19. Saat ini kebutuhan oksigen untuk kebutuhan medis guna menangani pasien Covid-19 naik tajam.

Dulu mengekspor oksigen, sekarang malah impor. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia akan menerima impor pasokan oksigen dari Taiwan.

Ketaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini kian kentara mengenai penggunaan obat untuk pasien Covid-19. Seperti Ivermectin yang menuai kontroversi. Pemerintah mendorong produksi Ivermectin sebagai obat Covid-19. Namun, obat ini menimbulkan pro dan kontra karena belum ada bukti klinis obat yang biasa dipakai untuk mengatasi kecacingan tersebut ampuh mengatasi corona.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam pedoman pengobatan Covid-19, merekomendasikan untuk tidak menggunakan ivermectin kepada pasien dengan Covid-19 kecuali dalam konteks uji klinis, dengan mengutip ‘bukti kepastian yang sangat rendah’ tentang obat tersebut.

Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) mengatakan ivermectin tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengobati Covid-19. Ivermectin, yang disetujui FDA untuk mengobati kondisi yang disebabkan oleh cacing parasit dan parasit seperti kutu, dalam dosis besar berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan serius.

Beberapa penelitian terbatas menunjukkan bahwa ivermectin dapat membantu mengobati Covid-19, sementara lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. (Bisniscom, 4/7/2021)

Kebijakan membingungkan dengan bergonta ganti istilah, krisis tabung oksigen hingga penggunaan obat kontroversi mengindikasikan bahwa pemerintah memang dari awal tidak melakukan kesiapan menghadapi pandemi Covid-19. Ibarat mau berperang, pemerintah tidak siap dan gagap menyediakan amunisi dan senjata melawan virus ini. Alhasil, jadilah kebijakan maju mundur, gas-rem, dan berbagai istilah yang semakin membuat rancu publik. Dari PSBB, New Normal, PSBB Transisi, PPKM Mikro, Penebalan PPKM, sampai PPKM Darurat.

Harusnya, pemerintah benar-benar memastikan fasilitas dan layanan kesehatan di seluruh RS rujukan Covid-19 terpenuhi semua. Baru bicara tentang solidaritas negara tetangga atau India. Jika kebijakan serba tanggung seperti ini terus dijalankan, bukankah malah semakin memboroskan anggaran?

Sudah saatnya pemerintah mendengar dan melakukan saran para pakar dan ahli menghadapi pandemi ini. Fokus selamatkan dan pulihkan sistem kesehatan dulu. Baru membahas masalah ekonomi. Untuk apa ekonomi pulih, sementara negeri ini kehilangan puluhan ribu nyawa akibat kelalaian dan tidak tanggapnya penguasa menangani pandemi. Penguasa wajib muhasabah, evaluasi total kebijakan. Ada lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang siap menuntut Anda, wahai penguasa, ke mahkamah pengadilan akhirat akibat ketidakseriusan dan pengabaian yang dilakukan.

Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa:
Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, “Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Isteri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggungjawaban) tentang hal yang dipimpinnya.” **

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.