Cakrawala News
Portal Berita Online

Nelayan di Ternate Ancam Blokade Proyek Reklamasi

TERNATE,CAKRAWALA.CO- Para nelayan tradisional di ternate,Provinsi Maluku Utara merasa cemas akibat proyek reklamasi kawasan pantai yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Reklamasi Pantai Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan beberapa bulan belakangan itu membuat terhalangnya akses keluar masuk perahu nelayan dari bibir pantai saat beraktifitas melaut akibatnya mereka hanya memarkirkan perahu mereka jauh dari daratan.

Kondisi itu mengakibatkan para nelayan setempat mengancam akan memblokade jalur reklamasi jika pemerintah tidak segera membuat jalur khusus atau pintu masuk dan keluar perahu nelayan disela-sela timbunan reklamasi.

” Sejak ada timbunan reklamasi ini aktifitas kita dari pantai ke laut sulit harus pindahkan perahu milik kita.karena jalur keluar di depan sudah tertutup timbunan,” kesal Anas, salah satu nelayan,Rabu (15/1/20120).

Menanggapi tuntutan nelayan tradisional itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi Bachrudin menegaskan, seperti apapun model perencanaan reklamasi wajib mengakomodasi kepentingan nelayan.

” Jika di lapangan terdapat nelayan tradisional yang mengeluh, maka Pemerintah wajib memenuhinya. Kalau alasan Pemerintah penyediaan jembatan sebagai sirklus masuknya perahu nelayan ke laut maupun bibir pantai tak bisa dilakukan karena persoalan keterbatasan APBD 2020 maka paling tidak di usulkan di APBD perubahan,’ ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah berkewajiban merespon keluhan nelayan tradisional karena sebelum proyek reklamasi berjalan, nelayan sudah lebih dulu beraktivitas disana sehingga jangan sampai program reklamasi merubah atau menggantu pola aktivitas nelayan di lokasi tersebut.

“Kalau pengerukan tidak perlu menunggu anggaran Pemerintah, itu bisa dibijaki oleh Pemerintah, pengerukan kan tinggal mobilisasi alat berat kemudian diangkat materialnya disitu, kemudian dibuat semacam pembatas sehingga tidak terjadi material yang jatuh menutup akses jalan yang disediakan itu,” jelasnya

Politisi Demokrat itu mengaku, Komisi III sebelumnya pernah turun mengecek lokasi tersebut dalam rangka memboboti revisi Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah atau (RTRW). Hasil pengecekan itu komisi III merekomendasi wajib menyediakan kawasan khusus sebagai jalur keluar masuk perahu nelayan.

“ Ini menyangkut dengan pencaharian mereka. Jadi kalau tiba-tiba usaha mereka tidak jalan kan mereka harus berteriak. Pemerintah dan Kontraktor harus negosiasi dengan mereka supaya jalan terbaiknya seperti apa,” harapnya.***(IVN/ID

%d bloggers like this: