Cakrawala News
Portal Berita Online

Nasrulloh Mencari Keadilan, Sudah Dinyatakan Menang Dalam Sidang di PTUN

0 126

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO- Dalam Sidang Cepat, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Hakim Ketua Erly Suhermanto, SH memenangkan Nasrullo (54) sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) Prasung dengan nomor : 44/G/2020/PTUN.SBY, harI Kamis 23 April 2020. Yang isinya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

“Saya mencari keadilan, hakim sudah memutuskan saya menang namun panitia pilkades desa Prasung masih bersikeras menjegal saya dengan cara melakukan banding, ada apa ini,” tanya Nasrulloh saat diwawancari awak media.

Ditambahkan oleh mantan anggota DPRD Sidoarjo, artinya semua gugatan dikabulkan oleh hakim. Pada intinya bahwa saya berhak untuk maju menjadi calon tetap yang dipilih dalam Pilkades Prasung tidak hanya dua orang saya masuk menjadi tiga orang.

“saya tidak menuduh tapi saya liat incumbent memainkan panitia pilkades, dugaan saya ada oknum panitia yang bersikeras menjegal saya. Jadi debatable masih tarik-menarik. Jadi kapan hari ada masyarakat peduli Prasung meminta kepada BPD agar panitia diubarkan saja,” tambah Nasrulloh.

Menangapi banding yang dilakukan panitia mantan Kades Prasung di tahun 1998 hingga 2006 memberikan masukan kepada DPR. “Urgensinya apa sih kalo banding, dan apa yang ingin diraih dari panitia. Toh dari awal panitia bersikeras menganggap benar dan saya pun anggap benar, sehingga kita bawa ke pengadilan, dan kita tau sendiri apa putusan pengadilan. Panitia berarti bermain dengan incumbent,” tegas lulusan MAN Sidoarjo tahun 1995 ini.

Dalam upayanya mencari keadilan, Nasrulloh berupaya membuat surat ke DPRD Sidoarjo, dengan tembusan kepada Ketua Komisi A. “Saya minta kepada DPR mengintruksikan kepada panitia pilkades kabupaten untuk menerima putusan itu tidak perlu banding,” katanya.

Yang mana, pada saat tahapan pencalonan, Nasrulloh digugurkan Panitia karena yang bersangkutan pernah dipidana kasus korupsi dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, panitia Pilkades Desa Prasung memakai acuan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) dalam menentukan tahapan pencalonan.

“Bingung saya kok bisa dimenangkan penggugat, padahal waktu tahapan pencalonan acuan kita dalam menegakkan aturan adalah Perda dan Perbup. Berarti Perda dan Perbup ini perlu dipertanyakan,” kata Ahmad Mansur Ketua Panitia Pilkades.

Gus Mansur sapaan akrab Ahmad Mansur menambahkan, di Perda No 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dipasal 22 nomor 1 Huruf J dengan jelas mengatakan, seorang Cakades tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan tindak pidana makar. (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.