Mukti Keliobas bersama Bupati dan Walikota se-Maluku Teken Perjanjian Kerjasama APIP-APH

AMBON,CAKRAWALA.CO–Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas bersama Sepuluh Bupati/Walikota, Kajari Kabupaten/Kota, Kapolres se Provinsi Maluku. Sepakat menanda-tangani perjanjian kerjasama (MoU), antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Selasa (13/8/2019).

MoU yang dilakukan bersama itu, disaksikan langsung Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Tipikor Mabes Polri, Brigjen Pol. Djoko Purwanto, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus, Sudung Situmorang dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Triyono Haryanto, dan Plt Kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Rosana Soamole, adalah dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Maluku.

Saat di konfirmasi terkait penandatanganan MoU tersebut, Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas mengatakan sangat mengapresiasi perjanjian kerja sama tersebut dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Perjanjian ini merupakan bukti bahwa kita semua selalu siap dan terbuka terhadap perubahan, kita tidak resisten terhadap sebuah perubahan, karena sama-sama kita pahami, bahwa perjanjian kerjasama ini, merupakan suatu contoh perubahan atau terobosan baru dalam proses penegakan hukum pidana pada penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Keliobas.

Keliobas jua menambahkan, mencegah dan memberantas perilaku korupsi bukan pekerjaan mudah, karena membutuhkan komitmen serta kesadaran tulus dan ikhlas dari semua penyelenggara pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas adanya perjanjian kerjasama yang digear,  sebagai wujud tanggungjawab, terlebih khusus demi terciptanya sinergitas dan saling percaya antara APIP dengan APH.

Gubernur mangatakan, Presiden Joko Widodo pernah berharap agar pelaksanaan program di daerah tidak terganggu hanya karena kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebijakan.  Harapan itu, disampaikan Presiden sebagai tanggapan atas hasil evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang agak lambat beberapa waktu lalu.

“Ke depan, semua dugaan penyimpangan kebijakan ditangani APIP terlebih dahulu. Jika hanya kesalahan administrasi, itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana, namun jangan coba-coba apabila terindikasi terjadi korupsi, kolusi ataupun nepotisme, saudara-saudara pasti tahu muaranya, tentunya siap berhadapan dengan aparat penegak hukum,” tegas gubernur.

Seperti diketahui dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, telah  menekankan bahwa koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.

Pendekatannya adalah mengedepankan hukum administrasi sehingga penanganan pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Kerjasama ini tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.***lee

Facebook Comments
%d bloggers like this: