Cakrawala News
Portal Berita Online

Moratorium Medsos Untuk Hentikan Perang Siber

10

Oleh Syaefurrahman Al-Banjary

Ada usulan menarik dari seorang pengacara Habib Rizieq Syihab, Kapitra Ampera, agar pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menghentikan sementara media sosial (moratorium). Sebab saat ini perang media sosial sudah pada tahap yang sangat membahayakan dan di tingkat masyarakat bisa saling berhadap-hadapan karena termakan berita bohong alias hoax.

Usulan Kapita Ampera itu dikemukakan dalam diskusi televisi Indonesia Lawyer Club Tvone yang dipandu Karni Ilyas pada Selasa malam (6/3/2018). Kapitra mengemukakan data bahwa ada sekitar 1800 akun setiap hari yang menyebarkan informasi bermuatan pornografi dan fitnah. Kasus semacam ini tidak mungkin hanya ditangani oleh polisi semata. Jadi harus ada cara-cara yang lebih baik untuk menata kembali bagaimana menggunakan media sosial yang benar.

ads bukopin

Menurut Kapitra, lama moratorium itu cukup dua bulan, terkait dengan Pilkada dan politik. Dengan demikian, efek negatif dari hoax untuk kepentingan politik itu bisa dicegah. Jika media sosial digunakan untuk membangun citra seseorang dengan membunuh karakter seseorang, maka akan melahirkan pemimpin hoax.

Waktu moratorium cukup dua bulan, dan waktu dua bulan ini bisa digunakan untuk melakukan konsolidasi ke dalam bagi pemerintah untuk mengatur bagaimana standar penggunaan media sosial yang ramah.

Tapi usulan moratorium ini akan mengundang reaksi yang luar biasa. Karena beberapa waktu lalu, ketika telegram ditutup juga sangat heboh. Oleh karena itu yang lebih bijak adalah penegakan hukum yang adil, tidak berpihak pada kelompok manapun.

Fakta bahwa ketika Saracen berhasil dibongkar polisi, trend penyebaran hoax sangat berkurang. Artinya penegakan hukum mampu menghentikan atau setidaknya mengurangi penyebaran berita bohong itu. Tapi ketika penegakan hukum tidak berlanjut, maka penyebaran hoax bisa tumbuh lagi. Apalagi jika banyak kepentingan di belakangnya.

Sudah benar bahwa MUI menyatakan bahwa penyebaran berita bohong adalah haram hukumnya. Ada etika penyebaran informasi, yang utama adalah tabayyun, ada klarifikasi. Jika masih meragukan, maka tidak perlu disebarkan, karena bisa berbahaya bagi masyarakat.

Dalam teori propaganda kita sering mendengar bahwa satu kebohongan bisa diterima sebagai kebohongan. Tetapi jika kebohongan itu terus menerus diberitakan, maka orang akan menganggapnya sebagai kebenaran. Nah sangat berbahaya bukan?

Nah silakan dipikirkan apakah moratorium ini layak diamini ataukah cukup dengan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Ketika ada pelaku penyebaran hoax diadili, maka dapat dipastikan, banyak orang akan menjadikannya sebagai pelajaran. Namun jika polisi tidur, maka produsen hoax akan bangkit lagi. (fur/UCNews/6/3/2018).

Comments are closed.