Cakrawala News
Portal Berita Online

Menyeret Polisi dalam Lingkaran Politik

5

Oleh Syaefurrahman Al-Banjary

Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua jenderal polisi untuk menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat membuat gaduh perpolitikan nasional. Ia sepertinya hendak menarik-narik polisi dalam pusaran politik, padahal saat ini Polisi baik secara kelembagaan maupun personal harus berada dalam posisi netral. Jika polisi akan ditempatkan dalam posisi eksekutif, maka ia harus mundur. Begitulah pesan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Atas dasar itu pula Mantan Mendagri Ryaas Rasyid mengkritik keras apa yang dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai langkah gegabah dan serampangan.

ads bukopin

“Kecurigaan yang ada adalah kenapa harus polisi? Ide dari siapa sehingga Mendagri harus berakrobat dan secara serampangan pakai alasan daerah rawan konflik?” kata Ryaas Rasyid seperti dilansir telusur.co.id (26/1/2018).

Ryaas Rasyid bahkan menegaskan apapun alasannya langkah Tjahjo Kumolo tidak bisa diterima, apalagi karena alasan untuk mengamankan situasi dan kondisi agar bisa mengamankan wilayah.

Alasan Mendagri memang bisa digugat, apakah dengan alasan daerah itu rawan konflik maka hanya bisa diamankan jika Gubernurnya dari polisi. Lalu apa tugas Kapolda? Kalau alasan lainnya adalah terbatasnya pejabat eselon I di Kemendagri untuk mengisi lowongan Pj Gubernur di 17 daerah, mengapa harus mengambil pejabat dari kepolisian yang sudah jelas-jelas harus netral? Mengapa tidak mengambil dari kementerian lain?

Menabrak undang-undang

Selama ini berpuluh tahun Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Papua tidak pernah Plt itu dari luar Kemendagri. Kalaupun Mendagri beralasan selama ini Mendagri pernah menunjuk Irjen Polisi Carlo Brix Tewu sebagai Plt Gubernur Sulawesi Barat menggantikan Ismail Zainudin, dan Soedarmo (Mayjen Purn TNI) sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, menggantikan Zaini Abdullah, posisinya jelas berbeda.

Irjen Polisi Carlo Brix Tewu saat itu adalah Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam. Sedangkan Mayjen Soedarmo adalah purnawirawan dan saat itu adalah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Keduanya memang sudah dikaryakan di pemerintahan.

Sedangkan Irjen Polisi Mochammad Iriawan yang akan ditunjuk jadi Pj Gubernur Jawa Barat, dan Irjen Pol Martuani Sormin yang akan ditunjuk jadi Pj Gubernur Sumatera Utara, keduanya adalah masih aktif di lembaga Polri. Iriawan adalah Asops Polri sedangkan Martuani Sormin Siregar adalah Kadiv Propam Polri.

Jika Mendagri mengabaikan kritik publik, maka Mendagri akan menabrak dua peraturan yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, pasal 201 dan Permendagri, No. 74 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2,3 menyebutkan pelaksana tugas dari gubernur sebagaimana yang dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau pemerintah daerah provinsi.

Tampaknya Mendagri bersikeras ingin memaksakan kehendaknya. Buktinya Permendagri yang dibuatnya sendiri diubahnya lagi untuk meloloskan maksud dan tujuannya. Mendagri telah membuat aturan baru yang ditandatanganinya sendiri, yakni Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Aturan itu mengatur tentang cuti diluar tanggungan negara. Selanjutnya pasal 4 ayat (2) berbunyi: Pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi.

Hilangnya kata pejabat di lingkungan “Kemendagri” digantikan dengan “pemerintah pusat,” nampaknya merupakan cara Tjahjo Kumolo berakrobat, bermain-main dengan bunyi pasal hanya untuk meloloskan kedua Jenderal Polisi itu. Sementara UU Kepolisian sudah jelas posisinya, ia harus netral dan jika akan menjadi pejabat pemerintahan pun harus mengundurkan diri.

Kalau memang kemauannya demikian (Jabar dan Sumut dipegang Pj Jenderal Polisi), maka Irjen Polisi Iriawan dan Irjen Polisi Martuani Sormin dipersilakan mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian, lalu bisa ditarik jadi PJ Gubernur. Dasarnya adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 yang berbunyi: (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

 

Mendagri Tjahjo Kumolo (okezone)

Agenda Mendagri

Pemaksaan diri menyeret polisi ke dalam lingkaran kekuasaan akan menjadi rusaknya reformasi kepolisian yang sudah diperjuangkan sejak 1999 di sidang MPR dan UU Kepolisian yang menjadikan Kepolisian sebagai lembaga negara di bawah Presiden tapi secara politik netral. Netralitas polisi itu semakin tegas di tengah-tengah demokrasi, setidaknya ini ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian dengan mengeluarkan Pedoman Netralitas Polri dalam Pemilu, yang brisi 13 poin.

Jadi sesungguhnya ada apa dengan manuver Mendagri menunjuk dua Jenderal Polisi untuk ditempatkan di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Apakah ada agenda tersembunyi dibalik manuver Mendagri tersebut?

Di Jawa Barat ada calon Gubernur dari PDIP yang saat ini berkuasa, yakni Tubagus Hasanuddin berpasangan dengan mantan Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan. Pasangan ini berhadapan dengan Ridwan Kamil – UU Ruzhanul Ulum, Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi, dan Sudrajat – Ahmad Syaikhu.

Di Sumatera Utara calon dari PDIP adalah Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Pasangan ini berhadapan dengan Mantan Pangkostrad Letjen Eddy Rahmayadi – Musa Rajeckshah (Ijeck), yang didukung delapan partai. Satu pasangan lain adalah JR Saragih-Ance Selian.

Intinya, pasangan yang diusung oleh PDIP di kedua daerah itu (Jabar dan Sumut) adalah pasangan yang berat dan menentukan suara Pilpres. Oleh karena itu Mendagri yang berasala dari PDI Perjuangan itu harus berjuang dengan kekuasaannya untuk ikut “berjuang” dan bagaimana “mengamankannya.”

Tetapi jika polisi dipaksakan masuk pusaran politik, bisa jadi langkah Mendagri akan menyeret Jokowi melanggar undang-undang dan ini akan menjadi lebih berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan netralitas Polri. Wallahu a’lam!

Artikel ini diambil dari UC News

Comments are closed.