Cakrawala News
Portal Berita Online

Menpan RB Tjahjo Kumolo Sebut Poliandri Menjadi Trend Baru Di Kalangan ASN Perempuan

0 70

 

SOLO CAKRAWALA.CO,-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, menyebut ada tren baru di kalangan aparatur sipil negara atau ASN perempuan.Trend  baru tersebut adalah memiliki suami lebih dari satu atau poliandri.

 

Saat memberikan sambutan dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Solo, Jumat (28/08/20). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),Tjahjo mengungkapkan,beberapa waktu lalu dirinya sempat memutus perkara pernikahan berdasarkan laporan dari pasangan resmi ASN. Perkara yang dimaksud bukan perselingkuhan, perceraian, atau poligami,namunpoliandri.“Jadi, saya pernah memutus perkara pernikahan poliandri, bukan poligami. Perempuan ASN punya suami lebih dari satu. Ini fenomena baru dan menjadi sesuatu hal yang repot kalau ada pengaduan sah dari suami yang sah dan didukung pengaduan pimpinan,” katanya.

ads bukopin

Poliandri disebut Tjahjo sebagai tren baru ASN perempuan. karena biasanya laporan yang masuk  poligami,”terangnya. Kendati demikian,Tjahjo juga menyebut laporan poligami juga banyak jumlahnya. Dimana Istri sah mengadukan suaminya dan meminta Kementerian PAN RB memberikan sanksi.

Menurut Tjahjo, sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, ASN tidak boleh memiliki istri lebih dari satu,kecuali memenuhi syarat khusus. Berdasarkan Pasal 4 PP No. 45/1990, ASN boleh melakukan poligami asalkan mendapatkan izin dari pejabat terkait. Syarat lain, istri pertama wajib memberikan izin dan tidak boleh memiliki istri kedua,ketiga,keempat dari kalangan sesama ASN. Sanksinya nonjob namu tidak dipecat. Syarat yang berat tersebut membuat izin poligami sangat sulit di kalangan ASN,” terangnya.

Selain poliandri yang jadi tren baru ASN perempuan dan menikah lagi tanpa izin, Menpan Tjahjo juga menyebut sejumlah pelanggaran yang dilakukan ASN yang berbuah sanksi, di antaranya radikalisme serta penggunaan dan pengedaran gelap narkoba,sanksinya langsung nonjob. Kalau tidak mau langsung dipecat. Lalu, yang kedua ASN harus memahami area rawan korupsi, dana hibah, dana bansos, retribusi dan pajak,” tambah Tjahjo.(AgB)

Leave A Reply

Your email address will not be published.