Menjamur Pembangunan Rumah Kos, Gubernur Anies Segera Sidak, Pengamat: ‘Ada Pelanggaran Laporkan ke Lembaga Ombudsman’

Pembangunan Jalan Kran II, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakpus

 

JAKARTA, CAKRAWALA.CO- Warga Sawah Besar, mempertanyakan pembangunan rumah kos raksasa berlapis enam lantai tepatnya dibilangan Jalan Fajar IV RT 009/08, persis dibelakang kantor pelayanan warga Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Warga pun mempertanyakan ketinggian bangunan dimaksud serta perubahan rumah tinggal dipemukiman menjadi rumah kos komersil. “Duhh, kok bisa di pemukiman warga ada rumah kos setinggi enam lantai. Padahal berada didalam gang sempit pula,” celetuk salah satu warga setempat, Jumat (17/05/2019).

Menariknya lagi, pembangunan rumah kos mewah yang dikebut pengerjaannya ini berdekatan dengan kantor Kelurahan Kartini yang berlantai hanya tiga lapis.

Pantauan dilapangan, menjamur rumah-rumah kos berada dipemukiman warga. Lantaran pengawasan yang dilakukan petugas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakpus tutup mata dan telinga.

Sementara, tokoh masyarakat Jakpus, Budi mengaku miris melihat berbagai pelanggaran pembangunan yang terjadi di wilayah Jakpus.

Ia pun mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di seluruh kecamatan di Jakarta Pusat.

“Wilayah dalam gang itu peruntukan rumah tinggal kenapa bisa menjadi seperti rumah kos komersil. Pelanggaran perubahan peruntukan maupun melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan menjadi rahasia lagi, karena petugas Citata tidak bekerja serius dalam menjalankan tupoksi pengawasan,” tegasnya.

Seharusnya, kata dia, jika Citata benar-benar bekerja harus mendorong pelanggaran bangunan ke Satpol PP untuk segera ditindak dengan pembongkaran.

“Banyak pembangunan melanggar di Jakpus. Tapi petugas Citata membiarkan alias tidak mengusulkan rekomtek ke Satpol PP untuk dijadwalkan pembongkaran. Ini kan menjadi pertanyaan warga,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna menyatakan, soal pembangunan yang ditemukan ada pelanggaran tinggal laporkan saja. “Jika ada penyimpangan tinggal laporkan saja ke lembaga Ombudsman,” tandasnya.

Ia pun menyarankan agar membuktikan, jika ada penyimpangan. Karena perizinan adalah suatu bentuk dispensasi atas suatu pelarangan.

Menurutnya, kalau sudah keluar izin berarti secara proses sudah sesuai dengan RTRW atau RDTR.

“Izinnya keluar berarti sudah mengikuti prosedur. kalau ada penyimpangan tinggal laporkan saja,” jelasnya.

Meski begitu, sejumlah pejabat tingkat kota maupun tingkat Provinsi ketika ditanya soal pelanggaran pembangunan di Jakpus mulai dari Kasudin Citata, Wali Kota Jakpus, Asisten Pembangunan Setda Provinsi serta Sekda DKI Jakarta tidak berkomentar.

Berikut sejumlah pembangunan rumah kos dan cluster yang melanggar antara lain, pembangunan Jalan Kran II, Gunung Sahari Selatan. Lalu pembangunan Jalan D Bendungan Jago, Utan Panjang, kemudian pembangunan Kampung Kepu Gang VI, Bungur, Senen lalu pembangunan tidak sesuai IMB di Jalan Kartini VII, Kartini Sawah Besar dan pembangunan disegel terletak dibilangan Cempaka Putih Tengah XXVII. Tapi papan segel merah Citata hanya jadi pajangan saja. (Is)

Facebook Comments
%d bloggers like this: