Cakrawala News
Portal Berita Online

Menaker Ida Fauziyah Serahkan Secara Simbolis BSU, ke Dua Warga Sidoarjo

0 279

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Dua warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur secara simbolis menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Dua warga Sidoarjo tersebut Muhamad Irvan Romadi, pekerja borongan di perusahaan swasta dan Muhammad Soleh berprofesi sebagai Kepala Dusun di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan.

Untuk memastikan BSU benar-benar tersalurkan, Ida Fauziyah mendatangi kediaman penerima BSU di Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, para penerim program subsidi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi ketentuan peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

ads bukopin

“Penyaluran BSU berjalan lancar. Pada tahap II kali ini penyerapannya sudah mencapai 98,7 persen dari yang sudah tersalurkan kepada 12,4 juta penerima program,” ujarnya kepada cakrawala.co, Jumat 6 November 2020.

Yang berbeda dari penerima program BSU kali ini, dijelaskan Ida, salah satu penerima ini adalah perangkat desa. “Pak Sholeh ini adalah perangkat desa. Beliau menjadi peserta yang preminya dibayar oleh Pemkab Sidoarjo. Ia mengambil program JKK dan JKN. Sementara, Pak Irvan ini adalah pekerja borongan di PT batara mulia jaya,” bebernya.

“Kami berharap program pemerintah ini memberikan manfaat kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Penyaluran BSU tahap II ini, dinilai Ida berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, harus atas rekomendasi dari KPK. “Kami harus mempadankan data program ini dengan wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah dibawah 5 juta,” ucapnya.

Pada kesempatan sama, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto yang turut mendampingi Menaker Ida Fauziyah ini mengatakan bahwa tahap pertama ini hampir 1,5 juta penerima BSU di Jatim. “Dan di tahap kedua, minggu depan sudah mulai di transfer. Nanti akan kita update yang berhak menerima BSU,” katanya.

Menurut Dodo, perbaikan data akan terus dilakukan   oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk nomor rekening berbeda, NIK berbeda dan nama di KTP dan di Bank berbeda. “Kami akan meminta peserta untuk memperbaiki dan mengupdate data,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid.

Seperti diketahui, program bantuan subsidi gaji ini merupakan bantuan dari pemerintah kepada para pekerja formal dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. Para penerimanya merupakan peserta aktif yang terdata sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan ini diberikan selama dua gelombang, yakni sebesar Rp 1,2 juta per masing-masing gelombang, atau sekitar Rp 600 ribu per bulan. (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.