Cakrawala News
Portal Berita Online

Menakar Nasib Retribusi Labuh Jangkar, Endri Sanopaka: Pemprov Kepri Harus Tempuh Jalur Diplomasi

0 267

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO –Syahdan, baru-baru ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memungut restribusi dari sektor labuh jangkar.

Ada beberapa poin yang disebutkan dalam surat yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha pada tanggql 17 September 2021.

Yakni, meminta jenis objek retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah bersifat closed list. Sehingga, pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan segala bentuk perluasan objek dari yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

Kemudian di poin kedua surat dengan nomor UM.006/63/17/DJPL/2021, Kemendagri dan Kemenkeu akan memproses ketidaksesuaian pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhanan, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Lantas, bagaimana Pemerintah Provinsi Kepri menyikapi persoalan tersebut. Nah, pada Kamis (23/9) lalu, Gubernur Ansar akan meminta fatwa dari Mahkamah Agung. Fatwa tersebut dibutuhkan sebagai alasan hukum dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, SE. MM

“Kami akan bahas dengan dua provinsi lain, Sumatra Selatan dan Sulawesi Utara, kemungkinan akan mengajukan dan meminta masukan dari Mahkamah Agung,” jawab Ansar singkat.

Hanya itu? Nanti dulu, salah seorang akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Endri Sanopaka menilai Pemerintah Provinsi Kepri memang sebaiknya memilih jalan diplomasi berkaitan dengan labuh jangkar.

Sebab, kata Endri, Provinsi Kepri adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Jadi, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota tentu terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

“Sebagaimana yang telah diatur dengan UU mengenai pajak dan retribusi daerah serta UU Pemerintahan Daerah. Meskipun Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut dari 0-12 Mil, tapi kan tidak serta merta juga punya kewenangan melakukan pungutan atas apa yang berada diatasnya, jika tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih khusus lagi,” ujar Endri Sanopaka, Senin (11/10/21) sore.

Endri juga akui, bahwa potensi atas labuh jangkar di wilayah laut Kepri dari 0-12 mil tersebut menjadi sumber pendapatan yang dapat membiayai pembangunan di daerah.

Namun, lanjut Endri, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga telah memberikan alokasi APBN untuk pembangunan pelabuhan di wilayah Kepri.

“Bahkan, pelabuhan itu menghabiskan ratusan miliar untuk setiap pelabuhan, seperti pelabuhan dompak dan pelabuhan moco, yang sudah sangat jelas nilainya dibandingkan dengan harapan kita memungut retribusi dari labuh jangkar,” ucapnya.

Oleh karena itu, Endri membenarkan langkah Gubernur Kepri untuk mengambil jalan secara persuasif.

Apalagi, lanjut Endri, upaya Gubernur Kepri mendapatkan kompensasi ataupun bagi hasil atas PNBP yang diambil oleh pemerintah pusat jauh lebih beretika dibandingkan kembali membuat konfrontasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi pemerintah pusat lainnya yang terkait.

“Apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi berkenaan labuh jangkar yang memilih cara menuntut dengan jalan peradilan non litigasi juga perlu di apresiasi. Meskipun tentunya nilai tawar kita, pemerintah daerah lemah, dan ini terbukti dengan surat dari kementerian perhubungan yang terakhir,” imbuhnya. (Fik)

Leave A Reply

Your email address will not be published.