Cakrawala News
Portal Berita Online

Membangun Perdamaian Pasca Pecahnya Yugoslavia

0 14

JAKARTA, Cakrawala.co – Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (FKN Unhan), Laksda TNI Dr. Siswo HS, S.T, M.MT., CIQnR., CIQaR., memaparkan materi tentang “Membangun Perdamaian Pasca Pecahnya Yugoslavia”dalam Webinar Series Ketiga IPCRA dan IKA Unhan dengan KBRI Beograd, Rabu (09/09/2020).

Siswo mengisahkan sejarah singkat pecahnya Negara Yugoslavia, Yugoslavia adalah negara federasi yang terdiri dari tiga kerajaan yaitu Serbia, Kroasia dan Slovenia. Konflik eksternal diawali oleh penandatangan persetujuan kerja sama dengan poros Jerman-Italia-Jepang oleh Pangeran Paul. Keruntuhan Yugoslavia tidak terlepas dari agenda tersembunyi Amerika Serikat (AS), yakni Balkanisasi. Karena AS takut dengan kebangkitan “Pakta Warsawa Baru” yang diusung oleh Slobodan Milosevic.

Dalam sejarah konflik Bosnia-Hezegovina, negara ini adalah salah satu negara hasil proses disintegrasi Yugoslavia dengan posisi paling strategis. Pertama, konflik dipicu dari keinginan Masyarakat Bosnia untuk memerdekakan diri dari wilayah Serbia.Bosnia-Herzegovina pun juga turut mendapatkan pengakuan internasional dan negara itu menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22 mei 1992.

ads bukopin

Kedua, Turki Usmani menguasai Bosnia selama empat abad – 1878  dibantu Serbia, bosnia dikuasai Kerajaan Austro Hongaria sampai tahun 1918  pasca Perang Dunia I, Bosnia dikendalikan Serbia hingga tahun 1929 dan juga bagian dari sebuah federasi yang didominasi Serbia hingga tahun 1992.

Meski Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang terdiri atas tentara AS, Inggris, dan Perancis telah melakukan peacekeeping operation, konflik tetap berkembang menjadi konflik etnis. Serbia baru mau mematuhii PBB setelah mendapatkan serangan NATO dan kemudian dengan membentuk federasi dari ketiga pihak melalui Perjanjian Dayton yang disepakati di Dayton, Ohio, AS.

Namun, selama perang Bosnia berkobar, sekitar 100.000 orang tewas dan lebih dari 2,2 juta orang kehilangan tempat tinggal.  50 ribu (Uni Eropa dan UNHCR masing-masing menyatakan 20 ribu dan 12 ribu) wanita Bosnia yang diperkosa.

Dalam segi analisis konflik, melihat adanya gerilyawan-gerilyawan yang menggunakan senjata, konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata. Sebagaimana dalam Konvensi Jenewa disebutkan bahwa konflik yang melibatkan dua negara atau lebih merupakan jenis konflik bersenjata internasional/ international armed conflict (IAC).

Dari sisi sumber-sumber konflik, individu Slobodan Milosevic dari Bosnia, negara dan statusnya, yaitu status Bosnia (pecahan Yugoslavia) namun sudah merdeka, mendorong Serbia untuk menyerang Bosnia demi mempertahankan keinginan untuk menyatukan negara-negara pecahan Yugoslavia.

Analisis dari segi aktor-aktor konflik, konflik Bosnia merupakan konflik kompleks dengan berbagai jenis aktor, jenisnya ada kelompok etnis berbeda-beda yang terdapat di Bosnia, yaitu Bosnia, Serbia dan Kroasia. Serta aktor negara, yaitu Bosnia-Herzegovina, Serbia dan Kroasia.

Peran misi perdamaian dalam konflik bersenjata di Bosnia, baik dalam Peacekeeping dan Peace Building, yaitu pada April 1992, keterlibatan misi PBB dalam usaha peacekeeping untuk konflik bosnia dimulai ketika UNPROFOR diberikan mandat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 749 untuk memperluas area operasinya dari Kroasia ke Bosnia-Herzegovina.erta, tahun 1995, keterlibatan Mandat PBB dalam proses peace building yang dilakukan pasca Perjanjian Dayton yang meliputi United Nations Mission in Bosnia Herzegovina (UNMIBH) dan Office of High Representative (OHR).

Untuk itu, berkaca dari sejarah kehancuran Yugoslavia, kita bisa membaca ulang peristiwa reformasi 1998 sebagai skema balkanisasi nusantara yang dipicu dari gerakan reformasi 1998 namun gagal. Walau demikian, kita harus tetap waspada, karena Indonesia sudah masuk dalam agenda besar kaum imperialis timur dan barat.

Pembelajaran penting adalah, waspada terhadap gerakan separatis, meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan yang cepat, serta adanya dilema non blok. Namun, kepentingan strategis geopolitik negara-negara di luar Indonesia menjadi kajian untuk membaca arah politik internasional, kebijakan melindungi kepentingan dan keamanan nasional.

Saat ini urgensi kebijakan keamanan nasional untuk perdamaian Indonesia di mana stabilitas keamanan nasional menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan nasional (UUD 1945).

Kita dapat belajar dari Buku Putih Bosnoa – Herzagovina, yaitu Berfokus pada pembenahan pertahanan dan identifikasi ancaman utama terhadap lingkungan keamanan (global, regional dan internal) yang terdiri atas kebijakan pertahanan bosnia-herzegovina, sistem pertahanan Bosnia-Herzegovina; dan sumber daya manusia dan pembangunan kemampuan.

Permasalahannya, kondisi Indonesia saat ini adalah Indonesia belum memiliki grand strategy mengenai kemanan nasional. Namun, saat ini pada lingkungan strategis  global, Indonesia menempatkan diri secara berdikari, sebagai negara non-blok, menjadikan Indonesia menjaga kewaspadaan internasional dan nasional. Maka, penyusunan grand strategy keamanan nasional harus didasarkan pada tujuan nasional dan kepentingan nasional mencapai kesatuan visi besar (grand vision) sehingga gelar kekuatan nasional bisa berjalan secara optimal

Siswo berharap, “jangan sampai negara Indonesia jadi ajang Balkanisasi dari negara-negara besar atau imperialis yang ingin menjadikan Indonesia pecah. untuk itu, Program Bela Negara harus kita perkuat dan jika kita ingin damai, maka kita harus bersiap untuk perang”. (sdk)

Leave A Reply

Your email address will not be published.