Cakrawala News
Portal Berita Online

Lulus Ujian Disertasi Cumlaude, Anggota DPRD Sandang Doktor Bidang Hukum

0 4.755

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Seorang anggota DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya dengan predikat Cumlaude, Rabu 29 Juni 2022.

Para penguji adalah Prof Dr Made Warka, Dr Yovita Arie Mangesti, Dr Sri Setyadji, Prof Dr Prasetijo Rijadi, Dr Ida Bagus Cempena, Prof Dr Amiartuti Kusmaningtyas. Sedangkan promotor promovendus yaitu Dr Hufron, Dr Syofyan Hadi dan Dr Slamet Suhartono. Turut hadir, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim Dr Himawan Estu Bagijo dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah.

Di hadapan para penguji, promovendus memaparkan disertasi berjudul “Pengaturan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Konstituen Oleh Anggota DPRD Untuk Penyusunan APBD.”

Menurut Totok, masalah penelitian disertasi tentang hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen untuk menyusun APBD ternyata pengaturannya tidak lengkap atau pengaturannya belum ada.

Terkait belum adanya pengaturan mengenai hasil serap aspirasi tersebut, maka sebagai konsekuensinya tidak ada kewajiban bagi kepala daerah untuk memasukkan hasil serap aspirasi konstituen ke dalam penyusunan APBD.

“Supaya ada cantolannya atau dasar hukumnya perlu ada pasal baru karena selama ini yang ada adalah kewajiban saja,” kata Totok yang kini resmi bergelar Dr Totok Minto Leksono, S.H., M.H.

Selama ini, lanjut dia, dasar hukum hanya pasal 161 huruf i Undang Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata dia, anggota dewan memiliki fungsi anggaran, pengawasan dan lainnnya. Terkait payung hukum tersebut, Totok menulis tiga konsep novelty (pembaruan).

“Karena itu terjadi kekosongan hukum, kita betul-betul mengkaji dari perpustakaan lain dan betul-betul ini merupakan temuan novelty kita untuk pembaruan konstitusi supaya lebih baik lagi,” ucapnya.

Pada ujian disertasi, Totok menjawab pertanyaan penguji dengan merumuskan masalah pertama tentang pengaturan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen oleh Anggota DPRD untuk menyusun APBD.

Rumusan masalah pertama sebagai pisau analisa menggunakan teori-teori kedaulatan rakyat yang dipelopori oleh J.J.Rousseau dan Teori Demokrasi Pancasila yang di pelopori oleh Soekarno Hatta.

Kemudian rumusan masalah kedua, tentang konsep pengaturan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen oleh anggota DPRD untuk penyusunan APBD. Rumusan menggunakan teori negara kesejahteraan oleh Kranenburg dan teori tujuan hukum yang di dalamnya terdapat teori keadilan oleh John Rawl, teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch dan teori kemanfaatan Jeremy Bentham. Totok memberikan sejumlah alasan mengapa mengambil penelitian disertasi dengan judul dan teori di atas.

Menurut dia, pentingnya pengaturan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen karena secara filosofis, Anggota DPRD merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi konstituen untuk kepentingan dan kesejahteraan konstituen.

Secara teoritis, bahwa dalam negara kesejahteraan harus memaksimalkan peran pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mengelola perekonomian sehingga negara menerapkan kebijakan sosial sebagai hak-hak sosial terhadap rakyatnya.

Kemudian, dalam kedaulatan rakyat untuk pembentukan kebijakan dapat menjamin peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga setiap peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mencerminkan aspirasi rakyat untuk kepentingan rakyat.

Secara sosiologis, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konstituen terhadap anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Secara yuridis, adanya kekosongan norma hukum.

Karena belum ada aturan yang mengatur, Totok menjelaskan bahwa ada teori sebagai payung untuk hasil penelitian tersebut. “Kalau menurut saya teori keadilan,” tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri tersebut.

Hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa konsep pengaturan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi konstituen untuk penyusunan APBD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Good Financial Government dengan mengedepankan Meaningful Participation.

Pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk menyusun APBD wajib diakomodir dalam rangka menciptakan pembangunan yang bottom up dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Dana aspirasi atau dana program pembangunan daerah pilihan wajib dimasukan dalam penyusunan APBD,” ujar Totok.

Solusi yang Ditawarkan Mengubang UU Pemda
Tim Promotor, Dr Hufron pada kesempatan tersebut mengapresiasi promovendus dalam tahapan ujian terbuka doktor ilmu hukum ke-229 Untag tersebut. Menurut Dr Hufron, topik disertasi yang disusun oleh Totok Minto Leksono adalah sesuatu yang sederhana namun sesungguhnya bermakna bagi rakyat.

Karena selama ini serap aspirasi oleh anggota dewan tidak memiliki implikasi untuk dmasukan ke dalam penyusunan APBD. “Jadi serap aspirasi itu menjadi sia-sia,” kata Dr Hufron.

Maka, solusi yang ditawarkan oleh Dr Totok Minto Leksono adalah mengubah undang-undang pemerintahan daerah dan memasukkan dalam satu pasal bahwa serap aspirasi itu harus masuk dalam penyusunan APBD.

“Dengan begitu akan berlaku secara nasional. Maka tidak lagi di satu sisi daerah pokok pikiran (pokir) itu masuk dalam APBD, tetapi di daerah lain itu tidak masuk,” ujarnya.

Kedua, jika ternyata di suatu daerah pokir tersebut masuk ke dalam APBD, namun saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal tersebut menjadi masalah.

Sehingga harus ada dasar hukum yang bersifat unifikasi yang berlaku nasional dan itu akan menjadi dasar bagi anggota DPR di seluruh Indonesia.

“Pokok-pokok pikiran itu dihimpun kemudian diusahakan diupayakan bersama-sama dengan pemerintah masuk menjadi bagian dari APBD. Sehingga dalam jangka panjang itu adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Gagasan ini akan menjadi dasar bagi akomodasi pokok pikiran saat dewan turun melakukan reses atau serap aspirasi pada masyarakat. Pembaruan dalam sistem tersebut lebih bersifat kepada perubahan pasal yang ada dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Dr Hufron berharap, setelah meraih gelar doktor bidang hukum ini, Totok Minto Leksono sebagai anggota DPR terpelajar dapat mereview segala akademik semua tugas dan permasalahan terkait tupoksi sebagai anggota dewan.

“Sehingga itu bisa diusulkan menjadi sesuatu yang bersifat kebijakan, termasuk dalam konteks barangkali peraturan daerah,” ujarnya. (Mos)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.