Cakrawala News
Portal Berita Online

Lokakarya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MADIUN, CAKRAWALA.CO – Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menggelar Lokakarya Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Ball Room Hotel Aston Kota Madiun, Senin 24 Februari 2020.

Gelaran kali ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), sesuai program Panca Karya yakni, Madiun Kota Melayani. Tentu saja pelayanan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Adalah yang menerima masukan dan saran untuk rencana program baik fisik maupun no fisik tahun 2021. Serta untuk ketersediaan informasi publik secara terbuka, benar dan tidak menyesatkan.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, dalam musyawarah rencana pembangunan Kota Madiun, para lansia ikut dilibatkan. Hal ini sehingga lansia di Kota Madiun juga merasa diperhatikan. Mereka bersinergi dalam pembangunan Kota Madiun, melalui berbagai kegiatan kelansiaan.

Wali Kota Menambahkan, di Kota Madiun terdapat sekitar 2500 lansia yang menjadi perhatian Pemkot, mulai dari makanan hingga kesehatan. Dengan menyelenggarakan senam lansia secara rutin, dan Posyandu Lansia disetiap kelurahan, Maka tidak heran jika Kota Madiun juga menyandang Kota Layak Lansia.

Kepala Dinsos & PPA Kota Madiun, Heri Suwartono

Diketahui, Indeks Pertumbuhan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun diatas rata – rata tingkat provinsi Jawa Timur bahkan Nasional. Hal ini menandakan bahwa koordinasi yang dibentuk sangat bagus.

Senada dengan Wali Kota Madiun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan pada setiap kesempatan terhormat, untuk menumbuhkembangkan masyarakat melalui tokoh – tokohnya. DPRD selaku mitra pemerintah, wajib mensuport, memberi ruang yang cukup. Tujuan akhirnya nanti di formulasikan dalam program kegiatan yang masuk dalam APBD, selama program tersebut jelas peruntukannya bagi masyarakat.

“Harapannya, Kota Madiun semakin hari semakin baik. Semua program tertata kemanfaatannya dan bisa dirasakan tanpa membedakan, termasuk penyandang disabilitas,” kata Istono.

Istono menambahkan, jangan sampai ada kesan disabilitas itu terbelakang. Mereka juga umat harus diberikan ruang yang cukup, sesuai batasan koridor yang mereka mampu.

Sementara itu terkait Indeks Pertumbuhan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun, Kepala Dinsos & PPA Kota Madiun, Heri Suwartono menjelaskan, indikator makro tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menjelaskan, data tersebut mengukur pembangunan bidang perempuan.

“Itu bukan angka karangan tapi data resmi dari BPS. Maka kita akan pertahankan yang sudah ada rule nya. Semua kegiatan sudah mendapatkan pengarahan, nanti akan ada seleksi baik Provinsi maupun Pusat. Kita sudah masuk di kategori itu,” ungkapnya.*(ADV/Ayu)

%d bloggers like this: