Cakrawala News
Portal Berita Online

Lingkaran Korupsi dalam BUMN, Bagaimana Etika Memandangnya?

0

Lingkaran Korupsi dalam BUMN, Bagaimana Etika Memandangnya?

Penulis: Ni Made Nia Dwi Antari, Desta Maghfira, dan Adrea Putri Chiara Siswanto (Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Indonesia)

 

Baru-baru ini, seorang terdakwa dalam salah satu skandal korupsi terbesar di salah satu BUMN menjadi sorotan publik atas tuntutan hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini salah satunya disebabkan keterlibatannya dalam skandal lain yang nominalnya tak kalah besar dalam merugikan negara. Kasus ini hanya satu dari deretan kasus korupsi lainnya yang terjadi di BUMN. Menyoal kasus maraknya kasus korupsi di BUMN, bagaimanakah korupsi jika dilihat dari teori etika?

Korupsi Di Perusahaan Milik Negara

Korupsi masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh negeri ini. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut ICW sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi di Indonesia yang telah ditindak dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp18,6 triliun. Kasus korupsi di Indonesia terjadi di berbagai sektor dimana salah satunya adalah pada Badan Usaha Milik Negara. Kasus korupsi di BUMN ini tak jarang menyeret petinggi di perusahaan pelat merah tersebut.

Diperlukan upaya nyata untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di perusahaan negara tersebut. Menteri BUMN yang menjabat di tiap periode pemerintahan telah mencoba melakukan upaya-upaya transformasi baik sistem maupun peraturan dalam BUMN agar dapat menutup celah untuk melakukan tindak korupsi. Namun selain dengan perbaikan-perbaikan dalam sistem dan peraturan, sumber daya manusia yang dipilih untuk melakukan pengelolaan dalam BUMN juga harus dipersiapkan dan dipastikan memiliki etika dalam menjalankan tugas dan mengemban amanah yang diberikan. Etika merupakan suatu pedoman dari perilaku yang benar ataupun salah bagi individu maupun kelompok sehingga tidak merugikan pihak atau individu lain. Kecanggihan sistem yang dibangun tanpa adanya etika tidak akan membuat upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan berjalan dengan efektif.

Kasus korupsi BUMN menunjukan adanya penyelewengan, penggunaan jabatan dan status yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. Jika kita menganalisis penyebab korupsi di BUMN menggunakan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne (GONE Theory) mengenai akar penyebab dari korupsi, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Pertama, korupsi yang terjadi di beberapa badan usaha milik negara ini disebabkan oleh keserakahan. Keserakahan (greedy) merupakan suatu perilaku yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

Namun yang membedakan antara orang yang melakukan korupsi dan tidak adalah dari pengendalian diri yang dilakukan serta moral dan etika yang diimplementasikan dalam setiap perilaku yang dilakukannya. Kedua, adanya kesempatan (opportunity) untuk melakukan tindakan korupsi dikarenakan keadaan organisasi, instansi maupun masyarakat yang berbentuk sedemikian rupa sehingga memunculkan kesempatan untuk para pelaku melakukan tindak korupsi.

Jika dilihat dari beberapa kasus korupsi di BUMN yang mendapat perhatian publik belakangan ini seperti kasus Jiwasraya, ASABRI, dan PTPN XI, korupsi yang dilakukan dalam BUMN yang melibatkan petinggi dari perusahaan tersebut menunjukan keadaan dari perusahaan pelat merah tersebut yang masih memungkinkan adanya tindakan korupsi yang dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan maupun kontrol internal dari organisasi.

Ketiga, adanya kebutuhan (needs) dari para pelaku untuk memenuhi dan menunjang hidupnya. Kebutuhan inilah yang juga akan menggerakan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Keempat, pengungkapan (expose) yang berkaitan dengan kondisi hukuman yang masih belum memberikan efek jera kepada para pelaku dalam kasus korupsi maupun kondisi hukum yang tidak jelas dalam memberikan hukuman hingga hukuman yang dinilai terlalu ringan bagi para pelaku korupsi.

Korupsi Sebagai Pelanggaran Terhadap Etika

Teori deontologi menjelaskan bahwa kehendak yang baik merupakan kehendak yang mau untuk melakukan kewajiban. Dalam konsep imperatif kategoris dijelaskan bahwa moralitas berakar pada kemampuan manusia untuk dapat berpikir rasional yang didasarkan pada prinsip yang dapat berlaku universal. Maka dari itu, dalam konsep teori deontologi, dapat dikatakan bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan yang buruk. Hal dikarenakan sikap anti-korupsi merupakan suatu kewajiban. Perilaku korupsi tentu bertolak belakang dengan kewajiban sebagai seorang individu maupun pejabat dalam BUMN yang harus bersikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas. Hal ini karena sikap jujur dan anti-korupsi merupakan suatu prinsip universal yang harus dilaksanakan oleh siapapun tanpa diskriminasi.

Jika ditelisik melalui teori teleologi yang menekankan kepada tujuan suatu perbuatan, korupsi yang terjadi dalam BUMN juga merupakan perbuatan yang buruk. Hal ini karena perbuatan tersebut menghasilkan akibat tidak hanya pada kerugian dalam keuangan perusahaan namun juga memberikan dampak pada kerugian yang dialami negara sebagai pemegang saham utamanya. Lebih lanjut, menurut teori utilitarisme, perbuatan korupsi yang dilakukan dalam BUMN menghasilkan kesengsaran yang memberikan kerugian kepada banyak orang.

Jika dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 19 Tahun 2003, salah satu tujuan dari pembentukan BUMN yaitu memberikan sumbangaan dalam perekembangan perekonomian nasional serta menyelenggarakan kemanfaatan umum atas barang/jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok akan menghambat BUMN untuk mencapai tujuan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Konsekuensi yang ditimbulkan dari korupsi ini juga akan menurunkan kepercayaan stakeholder dan masyarakat serta akan menimbulkan persepsi buruk publik terhadap BUMN.

Berdasarkan teori etika kebajikan (virtue ethics) yang menekankan kepada etika yang dikaitkan dengan kepribadian dan perwatakan maka manusia perlu untuk membina kepribadian mulia. Jika dikaitkan dengan tindakan korupsi, tentu tindakan ini tidak sejalan dengan nilai virtue.. Hal ini dikarenakan tindakan korupsi ini merugikan negara secara khusus yang selanjutnya berdampak kepada masyarakat luas. Dengan kerugian yang berdampak pada orang banyak maka dapat dikatakan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral.

Berdasarkan analisis dari teori dalam etika yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam teori deontologi, teleologi, serta virtue ethics, tindakan korupsi merupakan perbuatan yang buruk untuk dilakukan karena tidak sesuai atau telah melanggar prinsip-prinsip dari teori etika tersebut.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.