Cakrawala News
Portal Berita Online

Lembaga Dewan Adat : Gugatan Ke Pakubuwono XIII Untuk Menjalankan Arahan Presiden

0 225

SOLO CAKRAWALA.CO,-Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang tergabung dalam Lembaga Dewan Adat (LDA) menegaskan,bahwa gugatan mereka terhadap Pakubuwono XIII Hangabehi dilakukan untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Surakarta, KP Eddy Wirabhumi, Senin (26/8/19).dimana dalam gugatan yang dilayangkan pada Maret 2019 lalu tersebut ditujukan untuk membuka pintu perundingan dengan Hangabehi. Pasalnya, sejak April 2017 lalu, Hangabehi menutup diri semua kerabat yang terafiliasi dengan Lembaga Dewan Adat (LDA)Keraton kasunanan Surakarta.

“Meskipun memang di situ Pak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri dan Pak Jokowi sebagai Presiden juga ikut kita gugat. Tapi itu jalan satu-satunya,” katanya.

Menantu Pakubuwono XII tersebut juga menegaskan, pihaknya sama sekali tidak ingin menyudutkan Hangabehi dengan gugatan yang dilayangkan atas nama keponakan Hangabehi, Salindri. Hal ini ditunjukkan dengan surat gugatan yang hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp 3.000.

Diharapkan dengan berjalannya perkara hukum tersebut, Pemerintah segera menindaklanjuti dengan merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No 4302933 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. SK tersebut dianggap rawan disalahgunakan seperti yang terjadi sejak 2017 lalu.

Bermodal SK tersebut, Hangabehi memblokir banyak sentana (sebutan untuk kerabat keraton) dari Keraton. Bahkan, terang Eddy, KGPHPA Tedjo Wulan yang dalam SK tersebut diposisikan sebagai Mahapatih juga tidak leluasa memasuki Keraton.

“Karena SK itu menempatkan Sinuhun seolah-olah sebagai penguasa tunggal. Dan, kesalahan kedua, SK itu hanya mengakomodasi dua pihak yaitu Sinuhun dan KGPHPA Tedjo Wulan,” katanya.

Eddy berharap, pemerintah segera merevisi SK tersebut. Terutama agar memberi ruang bagi para Sentana dalam pengelolaan Keraton Surakarta. Hal ini, kata Eddy, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan GKR Koes Murtiyah yang akrab disapa Gusti Moeng awal 2019 lalu.

“Pak Jokowi saat berbicara dengan Gusti Moeng pesannya jelas sekali. Beliau ingin agar masalah keraton diselesaikan dengan melibatkan semua pihak. Jangan sampai ada yang ditinggal,” katanya …AgB)

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.