Cakrawala News
Portal Berita Online

Laporan Pelaksanaan APBD Belum Tuntas, DPRD Trenggalek Panggil 4 OPD

0 151

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Kupas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek panggil 4 OPD yang belum selesaikan laporan untuk klarifikasi, bertempat di Graha Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa (19/7/2022).

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam menyampaikan, rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan 4 OPD untuk menyelesaikan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

“Hari ini kita menyelesaikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang belum terselesaikan. Adapun 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga hadir dalam Banggar kali ini adalah Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek,” ungkap Samsul Anam.

Politisi PKB ini mengungkapkan, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 yang belum selesai di tingkat komisi, karena memang ada sesuatu hal. Oleh karena itu, kali ini Banggar DPRD mengundang OPD terkait untuk mengklarifikasi beberapa hal yang belum terselesaikan tersebut.

“Karena ada sesuatu hal, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 belum terselesaikan semua. Dan ini menjadi PR kita. Makanya, hari ini kita hadirkan OPD terkait untuk diklarifikasi,” imbuhnya.

Dijelaskan Samsul, klarifikasi pada Dinas Peternakan, yang mana ada hal-hal yang belum terselesaikan berupa aset yang ada di dinas tersebut.

“Seperti berapa jumlah aset sapi dan kambing yang tercatat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” terangnya.

Lanjut dia, pada RSUD terdapat kelebihan bayar. Sedangkan pada Dinas Kesehatan ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup banyak.

“Hal itu sudah tuntas mengingat Silpa yang ada di Dinas Kesehatan sebenarnya dilakukan dalam upaya penanganan covid-19. Akan tetapi pada saat itu Covid-19 sudah melandai sehingga anggaran itu tidak terserap,” jelasnya.

Lanjutnya politisi PKB ini mengaku tidak mempermasalahkan beberapa OPD yang menjadi penyumbang SiLPA di tahun 2021. Sehingga anggaran tersebut bisa dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Trenggalek.

“Kita bersyukur anggaran ini tidak terserap. Artinya selain situasi Covid-19 yang membaik, anggaran itu tentu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat,” tegasnya.

Masih terang Samsul,OPD penyumbang Silpa terbesar tidak hanya terjadi di Dinas Kesehatan. Namun ada Dinas lain yang menyumbang SiLPA di tahun 2021 yang cukup siginifikan yaitu Dinas Pendidikan.

“Pada prinsipnya Silpa itu terjadi karena anggaran yang tidak terpakai. Jadi kita patut bersyukur karena anggaran yang disediakan tidak jadi dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19. Dan itu akan berpengaruh dengan pemerintah,” pungkas Samsul. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.