Cakrawala News
Portal Berita Online

Kupas Tuntas Pelanggaran Etika Administrasi dalam Rangkap Jabatan Ari Askhara

0

Kupas Tuntas Pelanggaran Etika Administrasi dalam Rangkap Jabatan Ari Askhara

Oleh Annisa Dewi Mantika Setiawan dkk  (Mahasiswa  Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia).

Rangkap jabatan merupakan keadaan dimana suatu individu mempunyai dua atau lebih jabatan di dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Di Indonesia sendiri praktik rangkap jabatan merupakan suatu hal yang dianggap sebagai warisan sejarah dan dianggap wajar serta lumrah dilakukan. Salah satunya adalah kasus praktik rangkap jabatan yang dilakukan eks Direktur PT Garuda Indonesia Indonesia, Ari Askhara

Pada 2019 lalu, Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya kasus praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Ari Askhara, yang sampai saat ini masih meninggalkan kejanggalan. Saat itu, Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia sekaligus menjabat sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

Terbongkarnya kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia ini menambah jumlah kasus rangkap jabatan di Indonesia. Adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia ini pertama kali terbongkar yang disebabkan adanya dugaan penyelundupan motor Harley Davidson juga sepeda Brompton yang ada dalam pesawat Garuda Indonesia. Hal ini lah yang memicu kecurigaan Kementerian BUMN untuk mengais lebih dalam adanya praktik rangkap jabatan terhadap Dirut PT Garuda Indonesia.

Kejanggalan kian terlihat jelas ketika Ari Askhara mengeluarkan pernyataan bahwa rangkap jabatan yang Ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan aset negara. Bahkan, tindakannya ini ternyata juga telah disetujui oleh pihak Kementerian BUMN.

Padahal, persetujuan yang Ari Askhara dapatkan dari pihak kementerian BUMN tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pihak KPPU menuntut Ari Askhara karena dianggap telah melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada peru sahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

1. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
3. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, tentu saja pernyataan Ari Askhara yang mengatakan bahwa Ia hanya menjalankan kebijakan untuk menyelamatkan aset negara tidak bisa dibenarkan karena telah menyalahi aturan yang ada.

Alih-alih menyelamatkan negara, tindakan Ari Askhara ini justru membahayakan dan mencelakakan keuangan negara. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa permasalahan yang muncul akibat tindakannya, seperti persaingan bisnis yang tidak sehat, duopoli bisnis, hingga bisnis kartel yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat saat itu.

Hal tersebut terjadi karena adanya penentuan harga tiket yang dilakukan oleh dua perusahaan penerbangan di Indonesia yaitu Garuda Indonesia di mana Garuda Indonesia membawahi Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, dan Lion Air yang membawahi Batik Air, Wings Air, Thai Lion Air, dan Malindo Air. Kenaikan harga tiket pesawat yang tidak masuk akal tentu saja membuat semakin terbatasnya kemampuan akses mobilitas masyarakat karena menurunnya daya beli terhadap tiket pesawat.

Secara tegas, praktik bisnis kartel sudah dilarang di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang didalamnya terdapat larangan perjanjian bisnis kartel.
Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha menetapkan bahwa Garuda dan keenam maskapai lainnya telah terbukti dalam melakukan bisnis kartel terhadap harga tiket penerbangan (Anwar, 2020).

Lalu, apa yang menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan praktik rangkap jabatan?

Faktor yang menjadi penyebab banyaknya pejabat yang melakukan penyalahgunaan praktik rangkap jabatan adalah faktor kepentingan pejabat itu sendiri dimana para pejabat menggunakan atau memanfaatkan jabatannya ini untuk mengambil keuntungan dalam rangka memenuhi kepuasannya sendiri tanpa memikirkan orang lain.

Perspektif Etika Administrasi dalam Menyikapi Praktik Rangkap Jabatan di Sektor Publik
Dalam praktiknya, rangkap jabatan ini tidak hanya menyangkut undang-undang saja, tetapi juga kultur birokrasi dan juga etika moral dalam jalannya pemerintahan. Tentu saja rangkap jabatan ini mempunyai dampak yang buruk dan juga memberikan dampak yang luas terhadap budaya kerja yang ada dalam birokrasi.

Sebenarnya, praktik rangkap jabatan ini diperbolehkan apabila sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kedua perusahaan tidak berada dalam pasar yang sama, tidak memiliki kaitan yang erat dalam suatu bidang tertentu, serta tidak dapat secara bersama-sama menguasai pangsa pasar tertentu.

Jika melihat dari konteks tersebut, tentu saja praktik rangkap jabatan yang dilakukan Ari Askhara tidak bisa dibenarkan mengingat PT Garuda Indonesia adalah salah satu BUMN yang fokusnya tidak hanya kepada bisnis semata, tetapi juga berfokus pada kesejahteraan rakyat sebagai salah satu fungsi dari aset negara.

Dalam praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Askhara, dapat terlihat jelas bahwa ia tidak dapat membedakan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan yang dipimpinnya yang tentu saja sangat berlawanan dengan nilai dari etika administrasi.

Rangkap jabatan yang dilakukan Ari Askhara telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam etika administrasi, seperti membedakan kepentingan pribadi dan organisasi, impersonal, dan responsibilitas.
Nilai membedakan kepentingan pribadi dan organisasi yang dilanggar oleh Ari Askhara dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ari Askhara, “menyelamatkan aset negara” mengenai rangkap jabatan yang dilakukannya justru cenderung membuatnya terlihat haus akan kekuasaan.

Ari Askhara juga melanggar nilai impersonal di dalam etika administrasi. Dengan jabatannya, Ari Askhara terlihat lebih mementingkan kepentingan pribadi dan perusahaannya tanpa memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dan negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan penyelundupan motor Harley Davidson pribadinya menggunakan maskapai dari perusahaan yang ia pimpin dan tindakan penyelundupan motor Harley Davidson pribadinya menggunakan maskapai dari perusahaan yang ia pimpin.

Kemudian, karena tindakannya yang melanggar hukum ini, terlihat jelas bahwa Ari Askhara merupakan sosok yang kurang bertanggung jawab akan wewenang dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Ari Askhara justru memanfaatkan kewenangannya sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadi dan perusahaannya.

Akibat dari praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Askhara ini menyebabkan munculnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan akan dan dapat mempengaruhi kinerja serta keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat publik. Selain itu, konflik kepentingan juga menjadi cikal bakal terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 mengatakan bahwa penanganan konflik kepentingan menjadi sebuah langkah dalam mengatasi dan menghadapi korupsi yang merajalela. Rangkap dalam hal ini menyebabkan konflik kepentingan seorang pejabat publik yang akan mendorong terjadinya tindakan korupsi.

Dengan melihat kasus di atas, sudah semestinya apabila pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengajukan tuntutan atas tindakan yang dilakukan Ari Askhara.

Sayangnya, berselang beberapa bulan, tepatnya pada (26/8/2019), pihak KPPU secara resmi mengumumkan pada publik untuk menghentikan tuntutan terhadap kasus praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ari Askhara karena dianggap hanya menjalani kebijakan pemerintah yang telah disetujui oleh pihak Kementerian BUMN. Ari Askhara hanya diberi sanksi berupa pencopotan dari kedua jabatannya sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya.

Dari kasus di atas, terlihat jelas bahwa sanksi yang diberikan berupa pencopotan jabatan atas tindakan praktik rangkap jabatan ini tidaklah setimpal dengan dampak yang ditimbulkan terhadap negara dan masyarakat.

Apabila kondisi mengenai kepastian hukum terkait praktik rangkap jabatan masih lemah dan terus diabaikan seperti ini, maka akan semakin banyak oknum yang menganggap remeh dan akan terus melakukan praktik rangkap jabatan dengan seenaknya.

Oleh karena itu, sudah semestinya tuntutan terhadap kasus praktik rangkap jabatan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan diulas kembali sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, sebelum melakukan pengulasan, pemerintah perlu melakukan beberapa perbaikan terkait kejelasan serta batasan-batasan dari praktik rangkap jabatan agar tidak adanya benturan regulasi yang terjadi.

Penulis: Annisa Dewi Mantika S., Davala Nisa Ismail., Maria Rizka Caesari., Siti Chadijah Destiyanti R., (Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia)

REFERENSI

Anwar, M. C. (2020, June 24). KPPU Buktikan Ada Kartel Tiket, Ini Respons Bos Garuda. CNBC Indonesia. Retrieved December 5, 2021, from https://www.cnbcindonesia.com/market/20200624161958-17-167747/kppu-buktikan-ada-kartel-tiket-ini-respons-bos-garuda
Dimmock, M., & Fisher, A. (2017). Ethics for A-Level. Open Book Publishers.

Fernandez, N. (2020, September 19). Didakwa Melanggar Persaingan Usaha Tak Sehat, Garuda Indonesia Ajukan Perubahan Perilaku | Harianjogja.com. News.

Retrieved December 5, 2021, from https://news.harianjogja.com/read/2020/09/19/500/1050304/didakwa-melanggar-persaingan-usaha-tak-sehat-garuda-indonesia-ajukan-perubahan-perilaku
Jannah, S. M. (2019, February 13). Indikasi-Indikasi Oligopoli Kartel di Balik Mahalnya Tiket Pesawat.

Tirto.ID. Retrieved December 6, 2021, from https://tirto.id/indikasi-indikasi-oligopoli-kartel-di-balik-mahalnya-tiket-pesawat-dgPo

Kencana, M. R. B. (2019). Bos Garuda Indonesia : Rangkap Jabatan untuk Menyelamatkan Aset Negara. https://www.merdeka.com/uang/bos-garuda-indonesia-rangkap-jabatan-untuk-menyelamatkan-aset-negara.html
Nasution, D. D. (2019, July 1).

KPPU: Rangkap Jabatan Dirut Garuda Melanggar Aturan. Republika. https://www.republika.co.id/berita/ptymbe370/kppu-rangkap-jabatan-dirut-garuda-melanggar-aturan

Szalacha, J. (2011). Interlocking Directorates and Possible Conflict of Interests. Polish Sociological Review, 2(174), 205-216.

 

Catatan: Tulisan ini hasil diskusi kelompok mahasiswa Annisa Dewi Mantika Setiawan Davala Nisa Ismail, Maria Rizka Caesari, Siti Chadijah D. R, mahasiswa  Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia).

Leave A Reply

Your email address will not be published.