Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

Kunker Senator di Tomohon, Djafar Alkatiri Bahas Pilkada Dan RUU Wilayah Perbatasan

0 35

TOMOHON.SULUT.CAKRAWALA.CO,- Untuk menyerap aspirasi warga di daerah-daerah. Maka, ketiga Senator asal Sulawesi Utara ini,  melakukan kunjungan kerja salah satunya di kota Tomohon, Senin (9/3/2020) siang. Sebelumnya pekan lalu telah melakukan kunker di kabupaten Bolaang Mongondow. 

Banyak hal yang dibahas dalam kunker yang dilaksanakan di Gedung DPRD kota Tomohon, yg dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD kota Tomohon, Walikota, Sekretaris Kota dan seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Tomohon.

Seperti undang-undang Pilkada yang tumpang tindih dan harus direvisi. Dan Juga NHPD yang baiknya di APBN 

“Maka kalau NHPD  di  APBN tidak ada lagi konflik kepentingan dalam proses Pilkada, karena negosiasi angka NPHD antara KPU dan calon incumbent ada kolerasinya kadang-kadang, termasuk juga netralisasi ASN yang akan dibahas,” jelas Djafar Alkatiri yang juga wakil ketua Komisi l DPD RI.

Senator Alkatiri, yang juga di dampingi Senator Stevanus Ban Liow dan Maya Rumantir, merincikan juga yang mana telah berkomunikasi dengan Panitia Perencanaan Undang-undang (PPU). Untuk mensosialisaikan Badan usaha Milik Desa (Bumdes). Ini dalam rangka kemandirian ekonomis desa.

Alkatiri berharap Tomohon masuk dalam Bumdes,  karena masih ada 20 persen yang sedang digarap. Dan berharap lagi,  desa ini ada kemandirian. Karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam yang ada di desa. Dan sumber daya manusia yang kuantitaf bukan kualitatif.

“Saya berharap Undang-undang desa ini ada kekuatan,  karena bangsa ini dibangun kekuatan dari desa, maka ini menjadi sasaran dan mamah dari DPD, agar Undang-undang desa ini menjadi prioritas ” tegas Alkatiri.

Alkatiri juga membahas,  Rancangan Undang-undang Perbatasan dan Kepulauan. Salah satu progres DPD adalah usulan Rancangan Undang-undang Wilayah Perbatasan dan Kepulauan.

Pasalnya, di Indonesia ini ada 7 Provinsi Kepulauan yang berada di wilayah Perbatasan, salah satunya Sulawesi Utara dan ini potensi yang luar biasa. Dan semua kabupaten kota di wilayah perbatasan berdasarkan RUU, akan mendapatkan anggaran dan kewenangan.

“Di RUU wilayah perbatasan diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, maka anggaran akan lebih ditambah dan tentu kewenangan-kewenangan di wilayah perbatasan akan lebih spesifik,” tandas Alkatiri.

Dengan demikian, lanjut Alkatiri soal perbatasan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Karena warga di daerah perbatasan lebih mengenal wilayah mereka.

Walikota Tomohon, Jimmi F Eman yang mendampingi ketiga senator ini, menilai kunker ini sangat bermanfaat bagi mereka. Usai kunker, Pemkot Tomohon menyerahkan aspirasi mereka yang diterima, ketua Tim Djafar Alkatiri. (***) dianra.

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: