Cakrawala News
Portal Berita Online

Korupsi Garuda, Potret Ketimpangan Etik dan Keterbukaan Informasi

0

Korupsi Garuda, Potret Ketimpangan Etik dan Keterbukaan Informasi

Oleh Grachella Sharon dkk

Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan plat merah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan upaya keterbukaan informasi perusahaan seperti yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 dengan mengimplementasikan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan publik melalui publikasi laporan tahunan yang dapat diakses oleh publik melalui website resmi milik Garuda Indonesia.

Hingga saat ini, Garuda Indonesia masih dihantui oleh praktik korupsi yang ditandai dengan terjadinya kasus suap dalam pembelian pesawat Airbus S.A.S dan Rolls-Royce dengan total kerugian lebih dari 40 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dan Soetikno Soedarjo selaku pendiri PT Mugi Rekso Abadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Selain itu, melansir pernyataan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, terdapat dugaan adanya mafia dalam pengadaan pesawat yang karena permasalahan yang sudah ada sejak zaman Presiden Gus Dur tak kunjung usai. Ditambah lagi adanya pernyataan dari SEKARGA (Serikat Karyawan Garuda Indonesia) bahwa tindakan korupsi Emirsyah juga dilakukan oleh beberapa pejabat setingkat di bawah direksi. Kemudian timbullah pertanyaan, jadi selama ini bagaimana Garuda Indonesia menjalankan praktik etika bisnisnya? Apakah pemangku kepentingan Garuda Indonesia telah menjalankan etika profesi yang baik dan benar?

Jika dilihat dari teori behavioral economic, terbatasnya rasionalitas manajemen mampu mendorong terjadinya systemic thinking error. Hal ini ditandai dengan munculnya perilaku cognitive bias sehingga dapat dikatakan bahwa tata kelola manajemen Garuda Indonesia masuk dalam kategori buruk karena Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka yang berjalan di industri penerbangan serta pasar modal tidak mematuhi aturan yang berlaku. Ditambah dengan adanya fakta bahwa Garuda Indonesia memang dikenal sebagai maskapai penerbangan yang memiliki biaya leasing pesawat paling tinggi di dunia, yaitu mencapai 27% serta bekerja sama dengan beberapa lessor yang terbukti koruptif.

Selain tindakan korupsi yang telah menjadi tradisi, kondisi manajemen Garuda Indonesia juga beberapa kali diduga bermasalah. Hal ini ditandai dengan beberapa petinggi Garuda Indonesia membuat kebijakan yang bukannya mengutamakan kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Jika ditelaah menggunakan teori etika profesi, maka dapat dikatakan bahwa petinggi Garuda Indonesia memiliki tingkat komitmen pada profesi yang rendah. Rendahnya komitmen pada profesi pada petinggi Garuda Indonesia ini diakibatkan oleh tingginya intervensi politik. Adanya intervensi kekuasaan akan memengaruhi kualitan dan kebenaran keputusan yang diambil sehingga standar yang ingin dipenuhi akan terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa petinggi Garuda Indonesia seringkali menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Berdasarkan fraud triangle theory maka tindakan ini disebut sebagai abuse of power.

Dalam kasus suap pembelian pesawat Airbus S.A.S serta Rolls-Royce seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat itu Garuda Indonesia diisukan sedang mengalami kelemahan kondisi keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam analisis laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2017–2020. Dari tahun ke tahun, perusahaan BUMN ini mengalami grafik yang fluktuatif dalam total aset yang dimilikinya. Sementara itu, untuk kewajiban dan kewajiban lancar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa Garuda Indonesia memiliki kewajiban yang harus dibayar, baik berupa kewajiban lancar, utang jangka panjang, dan semacamnya.

Bercermin pada kasus di atas, menurut pandangan saya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan mempertimbangkan UU No. 14 Tahun 2008 pasal 3E, maka segala bentuk keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Garuda Indonesia perlu dan wajib diketahui oleh publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Informasi yang disajikan oleh Garuda Indonesia melalui laporan tahunan dan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik merupakan upaya Garuda Indonesia dalam memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik yang tertulis pada UU No. 14 Tahun 2008 pasal 14. Keterbukaan informasi ini juga menandakan bahwa Garuda Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Tidak hanya itu, adanya keterbukaan dan transparansi dalam informasi publik menjadi hal penting karena diyakini sebagai main key dalam tindakan preventif dan meminimalisir terjadinya praktik korupsi di lingkup instansi publik.

Akan tetapi, meninjau keadaan korupsi yang tidak usai, maka sudah seharusnya Garuda Indonesia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak tegas segala praktik korupsi yang dapat dilakukan dengan merestrukturisasi badan internal dan eksternal Garuda Indonesia sebagai upaya penyelamatan terhadap keuangan yang kian menurun dalam beberapa tahun ke belakang. Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk menjauhkan Garuda Indonesia dari posisi financial distress bahkan bangkrut. (*)

Tulisan ini hasil diskusi kelompok Grachella Sharon, Annisa Nur Fadhilah, Karina Zulfasha Anastri Firka, dan Yuniar Hastuti Sanur, mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia).

Leave A Reply

Your email address will not be published.