Cakrawala News
Portal Berita Online

Korupsi dari Kacamata Etika Profesi Otoritas Pajak

0

Korupsi dari Kacamata Etika Profesi Otoritas Pajak

Oleh: Shanet Isyana Ramadhani, Felix Bahari, Alvy Raissa Nadhira (Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia).

 

Setiap profesi memiliki kode etik untuk memastikan independensi, profesionalisme, dan integritas dalam pelaksanaan tanggung jawab profesinya. Dalam bidang perpajakan, kode etik tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Profesi di bidang perpajakan harus memiliki komitmen moral yang baik. Oleh karena itu, hal ini biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan tertentu yang menjadi rekomendasi atau pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam pengembangan profesi. Hal ini telah dikodifikasikan dalam kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kode etik profesi perpajakan digunakan dalam pelaksanaan semua tugas utama maupun dalam kegiatan operasional sehari-hari. Penerapan kode etik profesi perpajakan berdampak positif mewajibkan lembaga dan pejabat yang berwenang di bidang perpajakan untuk memahami, mengetahui, dan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berintegritas.

Dalam etika profesi, sebuah profesi yang dituntut untuk memiliki komitmen tinggi seperti profesi di bidang perpajakan harus memiliki komitmen moral yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk aturan-aturan khusus yang menjadi pegangan atau pedoman bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan.

Hal tersebut telah diimplementasikan dalam sebuah peraturan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kode etik profesi pajak digunakan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok serta dalam berkegiatan sehari-hari.

Dampak positif yang dihasilkan dari pengimplementasian kode etik profesi pajak adalah lembaga, aparat yang memiliki kewenangan dalam lingkup pajak dituntut untuk memahami, mengetahui, serta melaksanakan tugas dan kewenangan dengan segenap profesionalisme dan integritas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik.

Integrasi adalah suatu bentuk etika profesi dalam pajak yang harus dilaksanakan oleh seluruh orang yang memiliki profesi yang berkaitan. Misalnya, integrasi pegawai pajak diimplementasikan dalam pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) mengatur tentang jaminan kerahasiaan data wajib pajak.

Setiap pegawai yang bersinggungan langsung dengan data wajib pajak yang sedang diperiksa bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dari data tersebut. Selain integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pekerjaan merupakan salah satu komponen inti dalam etika profesi perpajakan.

Sikap keterbukaan dan tanggung jawab yang sesuai dalam melaksanakan pekerjaan akan memupuk kepercayaan publik mengingat profesi pajak merupakan profesi yang sangat dekat dengan aspek kepentingan publik atau masyarakat tanpa mengesampingkan aspek kerahasiaan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, pegawai harus selalu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Kita perlu mengetahui bahwa keberhasilan dari penerapan kode etik profesi selalu berkaitan dengan pengawasan oleh badan yang memiliki kewenangan.

Namun, nilai-nilai moral seperti keteladanan dari atasan, lingkungan kerja, serta rasa tanggung jawab seluruh pegawai dalam membangun lingkungan yang menjunjung tinggi kode etik sangat mempengaruhi keberhasilan dari penerapan aturan kode etik profesi tersebut termasuk dalam lingkup kode etik profesi perpajakan.

Contoh aktual pelanggaran etika profesi di bidang perpajakan oleh otoritas pajak terkait tindak korupsi adalah kasus yang dilakukan sejumlah petinggi Direktorat Jenderal Pajak.

Mereka menghadapi proses hukum karena pelanggaran kode etik otoritas pajak, tidak memiliki dan mengamalkan nilai-nilai dalam kode etik profesi, serta mementingkan kepentingan klien dibandingkan kepentingan negara.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai para petinggi DJP, mereka harus memiliki tanggung jawab profesional sebagai pejabat pemerintah. Pegawai pajak sudah seharusnya selalu menjunjung pertimbangan moral dan rasa profesionalisme dalam segala tindakan yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang profesional.

Selain itu, pemeliharaan profesi sebagai pegawai pajak perlu dilakukan dengan integritas tinggi oleh para ahli profesi perpajakan di Indonesia. Profesi perpajakan sendiri berkaitan erat dengan kepentingan umum, dan merupakan tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik untuk meyakinkan masyarakat bahwa pekerjaannya dilakukan berlandaskan standar yang sesuai dengan standar etika yang diperlukan.

Oleh karena itu, para otoritas perpajakan seharusnya memberikan dedikasi tertinggi untuk mencapai profesionalisme dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati keyakinan publik atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Objektivitas dalam etika profesi merupakan salah satu nilai inti yang tidak bisa dilupakan. Dalam hal ini, objektivitas tidak lepas kaitannya dengan profesi perpajakan. Dalam objektivitas yang dimiliki oleh pejabat publik mengharuskan seseorang dalam bersikap seadil-adilnya, bersikap jujur dan tidak memihak kepada pihak manapun serta berdiri di atas kepentingan publik.

Apabila pelanggaran nilai-nilai objektivitas dilakukan oleh para otoritas perpajakan, hal tersebut tentu melukai nilai etika profesi sebagai seseorang yang diberikan kewenangan mengampu profesi tersebut. Dampak dari pelanggaran etika profesi adalah penurunan kepercayaan pada pejabat publik mengingat profesi pajak merupakan profesi yang sangat dekat dengan aspek kepentingan publik atau masyarakat.

Pencegahan yang efektif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bebas korupsi. Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu menghindari korupsi dengan memperkuat etika melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

Peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi tidak akan efektif jika tidak didukung dengan penegakan etika dan penguatan budaya. Otoritas pajak harus memiliki kompetensi etika dan moral yang tinggi sehingga sulit terjerumus pada tindak pidana korupsi.

Etika profesi lebih menekankan pada tuntutan terhadap profesi. Penguatan etika melalui program seperti sosialisasi harus dilakukan sehingga berbagai tuntutan yang muncul dapat tercermin dalam pelaksanaan tanggung jawab otoritas pajak. Dengan pembekalan etika yang tepat melalui sosialisasi, maka akan membantu mengurangi indeks tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, salah satu faktor keberhasilan pemberantasan korupsi adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah sebuah bentuk kontrol pekerjaan yang terdesentralisasi dan teregulasi yang merupakan bagian penting dari masyarakat sipil. Pengetahuan dan penerapan etika profesi mendorong profesionalisme otoritas pajak.

Oleh karena itu, pengetahuan tentang etika profesi merupakan hal yang penting. Semakin tinggi tingkat profesionalisme seseorang, maka semakin dia mematuhi kode etik dan kemudian berkinerja lebih baik. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah dengan tugas mengumpulkan penerimaan negara harus bertindak secara profesional untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.

Otoritas pajak harus dapat menggunakan pertimbangan profesional dan moral dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila terdapat persepsi positif terhadap otoritas pajak. Etika profesi harus diterapkan dengan benar untuk menjamin integritas milik otoritas pajak yang mempengaruhi persepsi tersebut. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.