Cakrawala News
Portal Berita Online

Korban Penyerobotan Tanah Teriak “Tidak Ada Keadilan di PN Sidoarjo”, Setelah Hakim Putus Bebas Terdakwa

0 66

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Sidang putusan terdakwa penyerobotan lahan di vonis bebas. Korban teriak-teriak di luar sidang tanda kecewa atas putusan Majelis Hakim Kabul Irianto, Senin 27 Juli 2020. Majelis Hakim Kabul Irianto, membacakan putusan onslag atas kasus penyerobotan tanah di Perum Kemiri Indah.

Segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana namun perdata.

“Menimbang bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP namun bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata. Karena meskipun perbuatan perdata, karena dalam perjanjian sewa menyewa tanah tersebut tidak dilakukan secara tertulis namun karena saksi mudjiono menerima dan tidak mengembalikan uang sewa Rp 30 Juta tersebut. Maka secara diam-diam saksi Mudjiono telah sepakat dan menyetujui perjanjian sewa memyewa. Sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum,” Ujar Kabul Irianto.

ads bukopin

Sementara itu korban Mudjiono pemilik lahan, teriak-teriak diluar ruang persidangan PN Sidoarjo, seusai hakim memutuskan bebas terdakwa dari pidana.

“Alasan hakim memutus onslag, dia terdakwa sudah melakukan transfer uang Rp 30 Juta. Apa ada sewa menyewa tanpa mengetahui pemilik lahan. Masak ada Hukum di Indonesia seperti itu, sehingga terdakwa di vonis bebas. Saya akan lapor kasus persidangan ke Komisi Yudisial, karena ini sudah jelas saya tidak menyewahkan namun katanya menyewakan. Saya tidak puas atas putusan pengadilan disini. Karena harusnya pengadilan ada tempat keadilan,” Ucap Mudjiono korban pemilik tanah saat ditemui awak media usia persidangan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sidang Kasus Penyerobotan Lahan di Perum Kemiri Indah.
JPU Kejari Sidoarjo Anoek Ekawatie, dalam membacakan tuntutan hukum terhadap terdakwa yang berpropesi sebagai pembina yayasan perguruan tinggi dan juga seorang dosen, ini menjatuhkan tuntutan pidana ringan hanya selama 8 bulan pidana, melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP.

Dalam surat dakwaan, No. Reg, Perk : PDM-16/SIDOA/ Ep.2/01/2020. Terdakwa Dr. Budi Prasetyo, dikenakan pasal 167 ayat (1) KUHP, karena memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa, “terdakwa tidak mengakui perbuatanya, hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan,” ujar Anoek. (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.