Cakrawala News
Portal Berita Online

Kontroversi Taksi Online, Dishub dan Polantas Dinilai Tebang Pilih

4

MAKASSAR, CAKRAWALA.CO – Akibat aksi penolakan taksi online terhadap taksi konvensional dan becak motor beberapa waktu lalu, membuat polemik berkepanjangan. Kini dari pihak taksi online dan ojek online mempertanyakan beberapa keabsahan kendaraan tersebut mulai dari standar keamanan penumpang hingga surat-surat kendaraan.

Akibat polemik berkepanjangn membuat para driver taksi online dan ojek online meminta pemerintah lebih tegas. Perseteruan taksi online dan angkutan umum konvensional tak seharusnya didiamkan. Dinas Perhubungan seolah acuh. Peraturan Menteri (PM) 108 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah masih ditolak taksi konvensional.

Puluhan sopir angkot saat memblokade jalan urip sumaharjo dua arah dengan memarkirkan kendaraan mereka di tengah jalan

Eppe Salah satu driver taksi online ini mengatakan bahwa Pemerintah khususnya Dishub dan Satlantas tebang pilih dalam penetapan peraturan yang sudah berlaku, karena telah melakukan pembiayar terhadap pelanggaran yang dilakukan angkot dan bentor.

ads bukopin

“kenapa ini pemerintah tebang pilih, kita yang sudah merasa aman dan safety terhadap penumpang malah sering dipermasalahkan, sedangkan angkot dan bentor yang nyata-nyatanya melanggar aturan tidak ditindaki dengan tegas.”ungkap Eppe, saat di konfirmasi.Jum’at(3/11/2017).

Diketahui, sejumlah kendaraan berplat “kuning” yang beroprasi di kota Makassar masih belum memenuhi standar uji kelayakan kendaraan atau KIR yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, sehingga para calon penumpang masih meragukan keamanan dan kenyaman Angkot tersebut.

Salah satu standar yang sering diabaikan oleh para pemilik angkot berplat “kuning” yakni dari sisi rem,lampu,dan ban yang sudah aus dan bisa mencelakakan kendaraan tersebut.

Salah satu angkot atau biasa disebut pete-pete di makassar yang beroprasi di seputaran kota Makassar

“Kita ini kendaraanta sudah kita anggap aman dan terawat kadang masih dipermasalahkan, walaupun beberapa waktu lalu taksi online belum dapat izin dari kementrian, dan baru beberapa waktu lalu dizinkan. Kenapa kita masih dipermasalahkan.” Tambah Eppe.

Tidak hanya taksi online, pengemudi ojek online juga beberapa waktu lalu mempertanyakan keabsahan dari becak motor(bentor) yang beroprasi ditengah kota Makassar dengan leluasa tanpa menyadari bahwa pengemudi bentor tersebut sudah menyalahi aturan.

“itu bentor sudah nyata-nyata salah dari sisi keabsahan surat-surat kendaraan tapi masih bebas keluar masuk kota, kadang tidak pake helm lagi, tapi petugas (Polantas) masih nabiyarkan lewat dan masuk kota. Belum lagi dari sisi keamanan penumpang sudah salah besar, harusnya itu keamanan penumpang yang diutamakan ini keamanan pengemudi yang diutamakan.” Ungkap Riyan.

Ist. Salah satu bentor yang ada dikota Makassar yang masuk jalan protokol dan melawan arus tanpa mengikuti aturan Lalulintas yang ada

Kontroversi transportasi di Indonesia jelas terjadi akibat modus baru pemanfaatan teknologi berbasis online yang melakukan ekspansi pasar dan mematikan pasar transportasi konvensional, terlebih putusan Mahkamah Agung no.37 P/HUM/2017 yang memperumit persoalan ini sehingga kemenhub harus kerja maraton untuk merevisi PM 26 tahun 2017.

Sehingga melihat hal ini tentu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak dapat mengatur secara intensif sektor transportasi yang kian carut marut.

Olehnya itu, ia berharap, dengan keluarnya Peraturan Menteri No 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek, Pemprov Sulsel bisa lebih tegas melakukan pengawasan serta penindakan tegas bagi ASK yang tidak memenuhi syarat.(Rezki Mas’ud)

Comments are closed.