Cakrawala News
Portal Berita Online

Kondisi Keuangan Mulai Terkendali, Indonesia Bersiap Menuju Situasi Endemi Covid – 19

0 398

 

Penulis:
Annisa Nur’aini, Ikhsan Mubarok, Tika Rahayu, Zulmy Ikhsan.
(Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang-Tangsel).

Pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 merebak di seluruh wilayah. Covid-19 sejatinya merupakan kasus kesehatan. Namun dampaknya bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi yang justru mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kebijakan pemerintah mengharuskan adanya pembatasan gerak masyarakat, baik pada keluar masuk wilayah kabupaten, maupun di dalam daerah sendiri. Akibatnya aktivitas perekonomian menjadi terhambat, bahkan ada yang terhenti. Berhubung sudah berlangsung sejak dari awal tahun 2020, maka proses resesi tidak dapat dihindari.

Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan, keterlambatan akan memperparah keadaan dan menyulitkan pemulihannya.

Pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun harus didukung penuh oleh Pemerintah Daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini.

Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat Pandemi terjadi. Pemerintah Daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD.

Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha serta dapat bergerak maju sesuai rancangan Pemerintah guna memulihkan ekonomi Indonesia yang telah mengalami kontraksi. Kebijakan dari Pemerintah adalah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi Indonesia bertujuan perekonomian dapat pulih dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Pandemi semakin terkendali dan terus melandai. Pemerintah akan bersiap kembali ke situasi normal dalam pengelolaan keuangan negara. Defisit (utang) negara dalam APBN 2023 pun akan dibatasi sampai tiga (3) persen saja dari produk domestik bruto (PDB). Ancer-ancer defisitnya sekitar Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun, atau 2,81–2,95 persen dari PDB 2023. Gambaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai melakukan rapat kabinet terbatas (ratas) tentang RAPBN 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2022).

Kelonggaran defisit yang dijamin oleh Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020, karena kebutuhan dana besar bagi penanganan Covid-19 dibatasi hingga 2022. Selebihnya kembali ke pengelolaan keuangan negara seperti yang diatur oleh UU nomor 17 tahun 2003 dengan defisit 3 persen.

Menkeu memaparkan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 persen hingga 11,76 persen dari PDB, atau kisaran Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Sementara itu, belanja negara di tahun depan didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB, atau antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.

‘’Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun, dan transfer ke daerah akan berkisar antara Rp 800 triliun hingga Rp826 triliun,” kata Menkeu.

Rencana Postur APBN 2023 ini, menurut Menteri Sri Mulyani, disampaikan lebih dini karena bakal menjalani pembahasan yang panjang dalam proses legislasinya di DPR. Selepas pandemi Covid-19 menerjang, tak berarti kondisi ekonomi dunia langsung pulih. Ada fenomena “long Covid” ekonomi yang berupa terjadinya kenaikan harga-harga komoditas serta sudutnya pasokan bahan pangan ke pasar dunia, yang kini memicu inflasi global. Situasi ini diperburuk oleh adanya guncangan geopolitik, utamanya akibat perang setelah Rusia melancarkan serangan militer ke tetangganya, Ukraina. Padahal, kedua negara ialah pemasok gas, minyak, gandum, dan minyak nabati ke pasar dunia.

Konflik militer berlanjut ke perang ekonomi. Pemulihan ekonomi mengalami pelemahan, yang menurut Menkeu, menimbulkan masalah baru yang sangat rumit.

Optimisme yang merebak di tengah masyarakat global di awal 2022 pun kini terkoreksi. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), lembaga yang mengorkestrasi kerja sama di antara 35 negara maju, memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1 persen, dari tadinya 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen.

Bank Dunia merevisi angka perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2022, dari 4,4 persen menjadi 3,5 persen. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1-3,7 persen. Pada saat yang sama inflasi melonjak. Bank Dunia memperkirakan inflasi di negara-negara maju bakal naik dari 3,9 persen ke 5,7 persen. Sedangkan di negara-negara berkembang tekanan inflasi melonjak dari 5,9 persen ke 8,6 persen. Dalam situasi itulah APBN 2023 harus disusun. Sejumlah catatan capaian di 2021 bisa mendukung optimisme 2023.

Dari uraian di atas, maka menurut kami memang harus segera mengambil kebijakan di segala aspek ekonomi demi menghindari krisis yang lebih dalam. Sudah cukup selama 2 tahun kebelakang ini semua lapisan masyarakat terpuruk dengan adanya corona virus. Bagaimanapun juga mungkin corona virus ini masih terus berlangsung walaupun jumlahnya berkurang drastis dengan tahun sebelumnya. Kita pun sudah memasuki masa endemi dimana harus siap berdampingan dengan protokol kesehatan. Walaupun begitu, perekonomian harus tetap berlanjut dan meningkat grafiknya.

Selain apa yang sudah dilakukan pemerintah, kita selaku masyarakat dan pelaku UMKM juga perlu membantu program program yang sudah dibuat pemerintah demi mencapai tujuan yang sama, yaitu mencapai ekonomi Indonesia yang lebih baik dan terus meningkat setelah pandemi berakhir.***

 

REFERENSI
Jurnal Ilmiah
Agusyanti (2020) Mewaspadai Ancaman Krisis Ekonomi Panjang Imbas Pandemi Corona, katadata.co.id/telaah/2020/04/22, Diunduh 22 April 2020. Arsyad, L. (2010) Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(1), 31-42.

Website
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4675/pandemi-semakin-terkendali-pengelolaan-keuangan-negara-bersiap-ke-situasi-normal?lang=1
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html
https://ekon.go.id/publikasi/detail/3196/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-ii-2021-menembus-zona-ekspansif
https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf

Leave A Reply

Your email address will not be published.