Cakrawala News
Portal Berita Online

Komisi III DPRD Trenggalek Minta Perda PBG Dikebut

0 154

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek mendorong percepat proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengingat sesuai arahan pusat, pembentukan Perda tentang retribusi PBG agar proses atas pelayanan PBG serta pendirian bangunan berjalan dengan baik.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek Pranoto mengatakan, guna mengimplementasikan peraturan tentang PBG dalam bentuk Perda dipercepat dalam pembentukannya maka akan menjadi tolak ukur proses retribusi dan pendirian bagunan berjalan baik.

“Hari ini kita melakukan rapat kerja bersama OPD mitra terkait penjelasan dan evaluasi soal proses perijinan yang secara aturan Pemerintah Daerah diwajibkan, utamanya dari segi retribusi. Maka dari itu. Komisi III hanya mengingatkan, karena sesuai fakta-fakta di lapangan Raperda pendirian bangunan belum cukup, artinya masih dalam proses nota usulan DPRD,” ungkapnya usai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang Retribusi PBG di Aula Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (27/6/2022).

Komisi III mendorong proses pembahasan Raperda ditingkat Pansus segera dipercepat agar jangan sampai terjadi kekosongan Perda tersebut sehingga harus ada pemahaman terkait aturan ini supaya tidak menjadi dampak negatif karena kurang pahamnya Surat Edaran (SE) menteri maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2021.

“Perlu dipelajari lebih lanjut. Kalau tidak segera proses tentu akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Dan jangan sampai menjadi kendala investasi yang ada di Kabupaten Trenggalek,” tuturnya.

Lanjut dia, Komisi III akan melakukan sinkronisasi terkait aturan tersebut bersama Bagian Hukum Sekretaris Daerah dan dinas teknis yang memiliki paparan implementasi.

“Intinya jangan sampai saat melayani masyarakat, Perdanya belum ada. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan Bagian Hukum sebelum PBG ini diundangkan. Sesuai aturan, Pemerintah Daerah masih bisa pakai aturan yang lama terkait pengurusan ijin dan penarikan retribusinya,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih jelasnya dari tahapan pengurusan ijin dan penarikan retribusi tetap pada Perda Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lama dengan ketentuan PBG sampai dengan target Perda PBG yang mengatur terbit.

“Target Raperda PBG ini kami meminta dipercepat mengingat ada batasan waktu paling lambat harus selesai pada tanggal 5 Januari 2024. Komisi hanya mengusulkan, sedangkan yang akan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah Pansus,” tutupnya. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.