Cakrawala News
Portal Berita Online

Komisi II DPRD Trenggalek Soroti Kerja TAPD Kurang Serius Lakukan Perencanaan

0 137

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Komisi II DPRD Trenggalek memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas evaluasi belanja pegawai tahun anggaran 2021, bertempat di aula Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (23/6/2022).

Dalam pembahasannya, Komisi II menyoroti Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) di tahun 2021 yang cukup besar.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto mengatakan, TAPD kurang serius dalam perencanaan sehingga terdapat Silpa sebesar 224 milyar di tahun 2021.

“Kondisi di lapangan yang tak lain untuk kebutuhan masyarakat, utamanya insfratruktur jalan, jembatan banyak yang sudah rusak, disisi lain anggarannya ngendon tidak terpakai,” ungkapnya usai rapat kerja bersama TAPD dan OPD

Menurut Mugianto, sangat ironis sekali tatkala hal ini terus menerus terjadi di Trenggalek. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan evaluasi sekaligus mengharapkan kepada TAPD untuk merubah skema serta sistem management penganggaran yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Artinya, lanjut Kang Obeng sapaan akrab Politisi Demokrat ini, sistem management anggaran nantinya tidak berdasarkan keinginan yang ada di TAPD. Akan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang muncul dan yang sudah disesuaikan dengan RPJMD maupun rencana kerja OPD serta RKPD di masing-masing OPD.

“Jadi tidak sak karepe dewe (semaunya sendiri-red), harus ada landasan dasar yang dijaga konsistensinya. Tadi sempat juga di klarifikasi, dan mereka mengakui bahwa plafon anggaran yang diberikan TAPD tidak berdasarkan kebutuhan program kegiatan, tetapi plafon anggaran ditentukan sekian,” terang Kang Obeng.

Terkait temuan yang ada di lapangan, Komisi II menilai tidak konsistennya perencanaan TAPD di tahun 2021 sehingga menghasilkan angka Silpa yang tinggi.

“Sebagai dasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada silpa sekitar Rp 224 milyar di tahun 2021. Jadi munculnya persoalan Silpa sebesar itu karena OPD yang tidak begitu membutuhkan justru diberi anggaran lebih tapi sebaliknya, saat ada OPD yang membutuhkan tetapi tidak diberi anggaran. Sehingga muncul Silpa yang begitu besar, dan ini dikarenakan salah perencanaan oleh TAPD,” jelasnya.

Makanya, lanjut Kang Obeng, hal ini tidak bisa dibiarkan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Untuk itu hari ini kita lakukan klarifikasi dan kita luruskan. Ke depan TAPD harus harus betul-betul lebih cermat memberi plafon anggaran di masing-masing OPD. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berdasarkan keinginan,” pintanya.

Terkait postur APBD, kalau melihat di tahun 2021 dan 2022, tidak jauh beda jadi tetap ada kesalahan perencanaan. Dan lebih ke arah perencanaan yang kurang cermat saja.

“Salah satu contohnya, kesalahan pada belanja modal di tahun 2022 yang masih sangat kecil. Pasti saya yakin di tahun 2023 nanti Silpa di tahun 2022 nanti juga tinggi karena melihat dari belanja modal kita yang relatif masih kecil. Ini jangan sampai terus terusan seperti ini. Kemudian belanja pegawainya juga tinggi, termasuk tambahan penghasilan ASN cukup besar sekitar kurang lebih Rp 96 milyar. Dan di tahun 2021 realisasi hanya Rp 82 milyar, padahal di tahun tersebut plafon Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) itu sekitar Rp 88 milyar dan realisasinya Rp 82 milyar,” jelas Obeng.

Kang Obeng menambahkan, untuk tahun 2022 ini, plafon anggaran di Trenggalek kurang lebih Rp 96 milyar. Namun pihaknya belum tahu pasti akan terealisasi berapa di akhir tahun nanti. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.