Cakrawala News
Portal Berita Online

Komisi II DPRD Trenggalek Beri Catatan OPD Supaya Tingkatkan PAD

0 162

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi II menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas tentang Asli Daerah (PAD), Senin (7/3/2021).

Dalam rapat tersebut, Komisi II memberikan beberapa catatan kepada Dinas pekerjaan Umum dan Perahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto mengatakan, hasil rapat kali ini ada beberapa catatan penting dari tiga OPD tersebut sehingga perlu adanya tindak lanjut.

“Dari Dinas PUPR, Komisi II menemukan ada beberapa tower yang tersebar di 14 Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang ilegal kurang lebih sekitar 12 tower,” terang Mugiyanto.

Komisi II menghimbau kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti tower-tower liar yang tersebar di seluruh Trenggalek.

“Tolong diperingatkan dulu, jika tetap menyepelekan, mohon untuk ditindak dengan tegas karena jelas melanggar Perda. Satpol PP bisa merobohkan karena secara teknis kewenangan penertiban ada di Pol PP,” ujarnya.

Menurut Kang Obeng, sapaan akrab politisi Demokrat ini, karena lemahnya pengawasan Pemda, tower yang sudah berdiri beberapa tahun bahkan puluhan tahun telah beroperasi tidak pernah memberikan kontribusi sepeserpun terhadap PAD Trenggalek.

“Mereka justru mengeruk uang di Trenggalek dibawa keluar, ini jelas melanggar aturan, terlebih ada isu yang berkembang di masyarakat, tower liar itu ada yang membekingi, tapi mudah-mudahan isu itu tidak benar,” tuturnya

“Namun jika itu benar, tidak usah ragu dan takut untuk menindak sebab sekuat apapun jika melanggar aturan ya tetap harus ditindak,” imbuh Kang Obeng.

Untuk Dinas Perhubungan, Komisi II menyoroti terhadap potensi yang bisa diretribusi, Dinas Perhubungan harus punya ide, atau gagasan yang cemerlang terhadap material tambang yang dibawa keluar Trenggalek.

“Dinas Perhubungan harus melakukan pemetaan terhadap potensi yang bisa direstribusikan. Langkah apa yang ideal sehingga bisa mendapat restribusi, seperti halnya jembatan timbang. Selain untuk pembatasan beban angkut, agar bisa meminimalisir kerusakan jalan, tapi juga bisa mendapatkan restribusi sehingga PAD kita lebih subur,” jelas kang Obeng.

Selain itu ia juga menyampaikan bahwa BKD masih memaklumi mengingat dalam 2 tahun terakhir ada penurunan pendapatan karena wisma digunakan untuk penanganan Covid.

“Untuk ke depan peran BKD, bisa menyesuaikan terhadap semua kegiatan ASN tersentral di BKD, sehingga outputnya sesuai yang kita harapkan bersama,” tutupnya. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.