Cakrawala News
Portal Berita Online

Komisi I Sebut Banparpol di Kabupaten Trenggalek Rendah

0 147

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas terkait evaluasi kerja tahun 2021 dan serapan tahun 2022.

Dalam rapat tersebut, Komisi I memberikan beberapa atensi kepada Kesbangpol dan Satpol-PP.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanuddin mengatakan, agenda rapat dua sesi dengan Kesbangpol dan Satpol-PP untuk evaluasi kerja tahun 2021 dan serapan anggaran tahun 2022.

“Ada dua sesi rapat yang pertama dengan Kesbangpol yang kedua dengan Satpol-PP,” ungkapnya, Rabu (16/3/2022).

Alwi menuturkan, dari hasil Kesbangpol, Komisi I memperhatikan Bantuan keuangan partai Politik (Banparpol) untuk partai politik karena jika melihat di beberapa daerah bantuan keuangan untuk partai politik tersebut relatif tinggi.

“Di Kabupaten Trenggalek dikisaran RP 3.000,- per suara selama 5 tahun, kalau kita melihat di kota Malang sudah dikisaran Rp 15.000,- rupiah per suara.

Melihat rendahnya Banparpol di Trenggalek, Alwi mengungkapkan karena itu memang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari kurun waktu mulai 2017 sampai 2022, ia menyebut harus ada penyesuaian dengan peraturan baru.

“Yang kita gunakan Rp 3.000,- itu mengacu pada perhitungan di tahun 2017 yang dari kurun waktu sekian tahun tentunya sudah banyak perubahan, jadi harusnya ada penyesuaian sesuai dengan perhitungan yang terbaru,” jelasnya.

Alwi menyebutkan, idealnya besaran Banparpol di Kabupaten Trenggalek sampai saat ini harusnya bisa sampai Rp 10.000,-.

“Ini kan tahap awal nanti yang mengatur pada Peraturan Bupati,” ulasnya.

Dijelaskan Alwi, tahun ini besaran anggaran untuk Banparpol di Kabupaten Trenggalek Rp 1,2 milyar dibagi untuk semua parpol yang punya kursi di DPRD Trenggalek.

“Dibagi untuk 9 parpol dan untuk yang non parlemen tidak mendapatkan,” jelasnya.

Sementara itu untuk Satpol-PP Alwi memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) gaji yang mencapai Rp 500 juta, disisi lain Satpol-PP kekurangan anggaran operasional.

“SiLPA gaji perlu dialihkan sebagian untuk yang lainnya, seperti perawatan kendaraan, yang kemarin cuma dianggarkan Rp 8 juta, bahkan menurut mereka dengan anggaran sebesar itu per tahun sangatlah minim, kadang kadang mereka iuran agar tetap bisa beroperasi,” ujar Alwi.

Dengan banyaknya SiLPA di gaji, Alwi mengatakan alasannya diantaranya karena terdapat pegawai yang pensiun sehingga anggaranya tidak terserap.

“Jadi ketika mereka dikasih anggaran untuk gaji, tidak boleh dipakai untuk operasional, ke depan akan kita paskan, jangan SiLPA sampai Rp 500 juta. Nantinya masing masing OPD kita lihat kira-kira ada SiLPA berapa. Misalnya Rp 50 juta sampai Rp 100 juta dari anggaran Rp 9 milyar masih lumrah, sedangkan kalau lebih dari itu akan kita koreksi kembali agar lebih efisien” tutupnya. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.