Cakrawala News
Portal Berita Online

Komisi D DPRD Sidoarjo Menekan BNI Memberikan Panismen Bagi Agen Nakal, Jika Tidak Akan Dilaporkan ke Polisi

0 73

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO -Pasca ditemukannya sejumlah bukti adanya dugaan penyalagunaan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPNT), di desa Kedungsugo, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Komisi D DPRD Sidoarjo menekan pihak BNI untuk memberikan panisme bagi agen nakal tanpa pandang bulu.

Sikap tegas Komisi D, tersebut disampaikan dalam hearing di kantor DPRD Sidoarjo. “Kita memerintahkan BNI untuk menyampaikan kepada agen sebagai penyalur beras untuk mengembalikan beras yang dipotong kepada pihak keluarga penerima manfaat sesuai jatahnya meski telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” Ujar Ketua Komisi D H.Damroni Chudlori, kepada cakrawala.co, Selasa 20 Oktober 2020.

Panisme bagi agen nakal ini dipertegas oleh ketua komisi D, DPRD Sidoarjo saat menggelar hearing terkait dugaan penyalagunaan BNPT yang dilakukan secara berjamaah salah satunya agen sebagai penyalur beras kepada pihak keluarga penerima manfaat.

ads bukopin

Dalam hearing tersebut dihadiri sejumlah pihak-pihak terkait diantaranya, Dinsos Sidoarjo, Bulog Sidoarjo, BNI, Tim pendamping PKH tingkat desa, KPM desa Kedungsugo, Kecamatan Prambon.

Diantara temuan agen nakal BNI, Desa Kedungsugo berikut ini : tanggal 25 Mei 2018 KPM mengambil di toko Didik dan mendapat bantuan BPNT tapi tidak mendapatkan uang. Pada tanggal 28 Mei 2018 ada pertemuan PKH dan sekaligus pencairan PKH oleh e-warung ternyata setelah di gesek saldo nol. Dan pada tanggal  31 Mei 2018 ke BNI Krian dan cetak rekening koran ditemukan telah terjadi pemindah bukuan dana PKH sebesar Rp 500 ribu dari rekening atas nama Sulikah, Sampini, Ayu Nilam, Sumaning ke rekening Didik Eko Sumianto.

Ironisnya setelah ketahuan melakukan pengambilan dana yang bukan milik agen Didik alias pencurian. Beberapa hari setelah itu baru dilakukan pengembalian uang dengan pknum BNI yang bernama Rusman dan Citra.

Temuan selanjutnya pada bulan September 2020, bantuan covid untuk KPM dan non PKH sebesar Rp 500 ribu tidakditerima berupa uang tunai tetapi berupa beras merk gurami 3 kantong dan uang Rp 200 ribu atau beras ukuran kecil 6 kantong dan uang Rp 200 ribu. Kemudian ada beberapa KPM yang meminta uang tunai tetapi dijawab bantuan yang diberikan memang berupa paket sembako dan uang.

Sementera itu, Dedy perwakilan dari pihak BNI enggan dimintai keterangan terkait adanya pemotongan ukuran takaran beras yang dilakukan oleh agen mereka sebagai mitra penyalur beras dan uang kepada keluarga penerima manfaat. (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.