Cakrawala News
Portal Berita Online

Komisi A DPRD DIY Mendorong Kecamatan Menjadi Pusat Layanan Kependudukan Masyarakat

JOGJAKARTA,CAKRAWALA.CO – Sebanyak 8.577 orang atau 0.31 hingga sekarang ini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dari total penduduk DIY 3.645.487 orang terdapat wajib KTP sebanyak 2.790.485 orang. Dari sejumlah itu sebesar 2.781.908 atau 99,69 persen sudah melakukan perekaman e-KTP dan 8.577 belum melakukan perekaman.

“Saat kunjunngan ke Depok tadi kita mendapatkan informasi bahwa data per 31 Desember 2019 masih ada 8.577 orang belum lakukan perekaman KTP elektronik. Pemda DIY berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota untuk lakukan percepatan perekaman dan masyarakat kita ajak untuk aktif melakukan pendaftaran dan perekaman KTP elektronik,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, usai melakukan kunjungan kerja lapangan ke Kantor Kecamatan Depok, Sleman, DIY, Kamis (23/1).

Kunjungan lapangan juga dihadiri seluruh pimpinan dan anggota Komisi A DPRD DIY diantaranya Retno Sudiyanti, Bambang SM, Sudaryanto, M. Syafii, M Hifni, Siti Nurjanah, KPH Purboniningrat, Heri DP, Steven Handoko, Sutemas dan beserta Biro Tapem DIY.

Selain pelayanan perekaman KTP elektronik, politisi muda PDI Perjuangan merekomendasikan Pemda dapat meningkatkan layanan kependudukan bagi masyarakat.

“Selain layanan KTP elektronik, Akta Kelahiran yang sudah bagus. Saat ini masih ada layanan kependudukan harus ke Dispendukcapil. Sesuai amanat Perda 9/2015 seluruh layanan kependudukan untuk menjamin masyarakat memiliki dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting misalnya akta kelahiran, KIA, KTP, KK, akta kematian dan lain lainnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Pasal 6 Perda 9/2015 Pemda harus menjadikan Kecamatan sebagai pusat layanan kependudukan. Hal ini untuk memudahkan layanan bagi masyarakat. Pemda dapat bentuk UPTD instansi pelaksana di setiap Kecamatan,” tegas Eko Suwanto.

Sementara itu wakil ketua Komisi A Suwardi mengatakan Pelayanan kependudukan secara maksimal di tiap kecamatan perlu diupayakan, dengan harapan pelayanan publik urusan kependudukan bisa lebih baik lagi.

“Dengan demikian, pendataan penduduk pun menjadi penting. Dimulai dari perekaman e-KTP ini”, ujarWakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi dari fraksi golkar.

Oleh karena itu, lanjut Suwardi, Komisi A DPRD DIY siap memberikan dukungan kepada pemda DIY agar implementasi pelayanan sesuai amanat Perda No 9/2015 bisa maksimal.

Komisi A DPRD DIY juga mendorong pemda DIY agar memiliki big data kependudukan.

“Data kependudukan ini penting. Dari wajah data kependudukan kita harapkan juga bisa melihat wajah data kependudukan untuk pembangunan daerah, penganggaran dan demokrasi,” pungkas ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.***(Okta/ Santosa)

%d bloggers like this: