Cakrawala News
Portal Berita Online

Komisi A DPRD DIY Kunjungan Ke Sleman Terima Aduan Masyarakat Soal Carut Marut Bansos Pemda DIY

0 31

JOGJAKARTRA,CAKRAWALA.CO- Komisi A DPRD DIY melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah kecamatan di DIY untuk memantau penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi covid di DIY. Saat melakukan kKunjungan kerj ke Kecamatan Depok Sleman komisi A DPRD DIY aduan dari masyarakat mengenai adanya masalah dana bansos APBD yang dinilai carut marut. Masalah terjadi sebab masih adanya data yang tidak akurat. Juga ada laporan bahwa penerima bantuan sudah meninggal atau berpindah alamat.

Ketua Komisi A DPRD DIY Ekos Suwanto menyatakan hal tersebut dalam monitoring dan evaluasi berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19 di DIY, Kamis, 4/6/2020 di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta.

Lebih lanjut Eko Suwanto mengatakan, bantuan sosial yang digunakan pemda DIY bersumber dari APBD menggunakan DTKS. Di lapangan ada masalah, seperti kesalahan data, bansos tersalur bagi baik yang sudah meninggal atau yang sudah berpindah domisili atau hal lainnya.

ads bukopin

“Bantuan sosial kepada masyarakat yang terkucur dari dana desa tercatat 144.38 miliar, untuk 80.221 KK. Dari APBD DIY Rp 203,3 milliar untuk 169 383 KK, serta dari kabupaten/kota se DIY sekitar Rp 165.42 miliar untuk 138.618 KK”, terang Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto di sela – sela kunjungan lapangan di Depok Sleman.

Eko Suwanto mengaku kaget saat menerima laporan dari masyarakat tentang carut marutnya bantuan sosial dari APBD Pemda DIY.

“Kita menerima aduan tentang carut marut bansos. Kita minta pemda DIY menelusuri lagi data aktualnya soal warga yang terdampak. Pemda DIY harus secara transparan dan terbuka memberikan informasi terkait hal penggunaan dan hasil yang dicapai dalam penyaluran dana tersebut. Dalam waktu dekat Komisi A akan mengundang instansi terkait untuk membahas hal ini. Prinsipnya bantuan harus tepat sasaran, diberikan kepada warga yang sangat memerlukan dan tentunya masih hidup. Masak orang meninggal kok masuk daftar penerima bansos. Kita akan cek kebenaran laporan masyarakat tadi dalam rapat kerja dan lakukan penelitian bersama,” tegas Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Laporan berkaitan dengan penggunaan anggaran seperti berapa banyak alokasi anggaran yang sudah diterima oleh warga. Adakah solusi atas masalah bantuan sosial untuk warga yang sudah meninggal bisa diterima oleh ahli waris, dikembalikan ke kas daerah misalnya.

“Kita inginkan segera ada data dari lapangan yang benar dan akurat. Laporan dari masyarakat pun harus disertai bukti dari lapangan. Pemda juga harus segera turun cek dan tindaklanjuti laporan tersebut. Ini penting untuk bahan pertimbangan kebijakan ke depan penyaluran bansos ini sesuai aturan dan tepat sasaran,” kata Eko Suwanto.

Yovita pendamping sosial kecamatan Depok, Sleman dalam sesi dialog menjelaskan tentang adanya fakta di lapangan. Ada data yang bermasalah dan tumpang tindih misal adanya satu keluarga menerima berbagai bantuan yang diberikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Faktanya di kecamatan Depok ada laporan warga menolak bantuan BST yang diberikan oleh Pemda DIY. Sebanyak 200 paket ditolak warga.

Ada juga dari desa Maguwoharjo ada 37 undangan pengambilan bantuan BST Pemda DIY diberikan kepada warga, tetapi 35 undangan ditolak dan dikembalikan, karena mereka sudah mendapat bantuan lain.

‘Ini kemudian memantik persoalan sosial akibat kesalahan pemberi data ke pemda DIY,” kata Yovita.

Muhammad Taufik, Kasi pelayanan Desa Condong Catur menjelaskan bahwa saat ini persoalan yang terpenting ialah tidak akuratnya data sehingga terjadi tumpang tindih.

Data yang digunakan sebagai data penyaluran ialah data yang berasal dari tahun 2015 dan 2016 sehingga tidak update. Verifikasi data menjadi persoalan tersendiri dan sebaiknya data harus diterima dari bawah atau lingkungan terkecil , diteruskan secara berjenjang ke level yang lebih atas.

Pemerintah provinsi atau pusat yang mengklarifikasi data data tersebut, jika hal ini dilakukan maka tidak akan ada persoalan di tingkat masyarakat terkait penyaluran bansos atau yang lainnya.

Suwardi wakil ketua Komisi A DPRD DIY menyatakan sebaiknya pemerintah lebih melakukan penelitian serta akurasi data.

“Kita harapkan pemda DIY transparan soal berapa yang sudah tersalur dan menelusuri lagi data agar akurat,” pungkas Suwardi ( Okta/ Santosa)

Leave A Reply

Your email address will not be published.