Cakrawala News
Portal Berita Online

Klausul Baku Karcis Parkir Pasar Pon Trenggalek Sepakat Disesuaikan

0 140

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Dinilai berpotensi merugikan konsumen, klausul baku ketentuan yang tercantum pada karcis parkir Pasar Pon Trenggalek disoal Tim Advokasi Hukum Peduli Trenggalek. Klausul tersebut diantaranya terkait denda sebesar 25 ribu untuk kendaraan bermotor dan 50 ribu untuk mobil jika karcis hilang, serta ketentuan saat barang dan kendaraan rusak atau hilang.

Dikonfirmasi usai rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menyampaikan, mengenai maksud dan tujuan Tim Advokasi Hukum Peduli Trenggalek datang ke kantor DPRD karena ingin mengkritisi klausul baku yang tercantum dalam karcis parkir pasar pon.

“Mereka ingin menyampaikan beberapa hal tentang karcis parkir di Pasar Pon Trenggalek. Ada klausula baku tentang penulisan di karcis tersebut yang menurutnya, merugikan konsumen,” ungkapnya, Senin (5/9/2022).

Doding mengungkapkan, klausul baku terlarang tersebut masuk dalam pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Hasil ini sudah ada kesepakatan untuk dilakukan revisi,” tuturnya.

Lanjut politisi PDI Perjuangan ini menyebut hal-hal yang dianggap merugikan, diantaranya soal ganti rugi ketika karcis hilang.

“Jadi terkait karcis parkir yang hilang akan dikenakan ganti rugi senilai Rp 25ribu, sedangkan pada mobil ganti rugi senilai Rp. 50ribu Dan ini dirasa merugikan konsumen, jadi kesepakatan jika karcis hilang solusinya adalah menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor,” terang Doding.

Ia menambahkan, dalam karcis parkir disebutkan juga jika segala kerusakan ataupun kehilangan yang ada dibebankan ke konsumen atau pemilik kendaraan. “Hal ini juga dirasa Tim Advokasi Hukum Peduli Trenggalek kurang pas. Dari hasil kesepakatannya hari ini, tulisan tersebut dihilangkan,” imbuhnya.

Pada dasarnya, selama ini karcis parkir itu dikelola oleh pihak ketiga. Harapannya, pihak ketiga itulah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan kendaraan bermotor yang sudah terparkir di areanya.

Sementara itu, salah satu Tim Advokasi Hukum Peduli Trenggalek, Imam Mahmudi, mengaku bersyukur karena permintaannya kali ini dipenuhi oleh anggota DPRD. “Alhamdulillah, keinginan kami sudah terpenuhi. Intinya, klausula baku itu harus dihapuskan. Dan tidak boleh diberlakukan,” kata Imam.

Terkait denda, sambungnya, sesuai kesepakatan rapat dengar pendapat kali ini akan dihilangkan.

Pada dasarnya, Tim Advokasi Hukum Peduli Trenggalek menginginkan hal-hal yang merugikan konsumen segera mendapat tanggapan dan tindak lanjut dari pemerintah. Mengingat, aturan parkir yang berlaku itu menuai sorotan publik. Hingga memicu diskusi publik terkait dengan kendaraan yang dititipkan oleh para pengelola tempat parkir.

“Untuk apa kita bayar parkir kalau segala kerusakan dan kehilangan tetap menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Toh, kita bayar parkir itu tujuannya agar kendaraan kita bisa dijaga dan diawasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja,” tutup Imam. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.