Cakrawala News
Portal Berita Online

KKN Desa Sukaluyu Gelar Workshop Keterbukaan Informasi Bersama KIP Jabar

0 344

Cianjur – Workshop Keterbukaan Informasi bertema “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Cianjur” berlangsung pada Senin, 29 Maret 2021 di SMK Muhammadiyah Cianjur, Jln. Dr. Muwardi No. 120A, Kabupaten Cianjur. 

Acara ini dimulai pada pukul 09.30 WIB diawali dengan sambutan dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan dengan sambutan seekaligus membuka acara oleh Bupati Cianjur yang diwakili Nunung Suryana S. Sos selaku Kabid IKP Kabupaten Cianjur.

Dalam pembukaan workshop, Kabid IKP, Nunung Suryana menyampaikan harpan dari Bupati Cianjur agar workshop ini dapat mengaktifkan kembali kepekaan masyarakat terhadap agenda pemerintah. “Dengan adanya workshop keterbukaan publik ini dapat mengaktifkan kembali dan mengembangkan kepekaan dari pada masyarakat terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan agenda pemerintah sehingga dapat terjalinnya hubungan kolaborasi antara badan pemerintah dengan masyarakat cianjur demi terwujudnya Cianjur yang good governance,” harapnya.

Kegiatan workshop merupakan salah satu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sukaluyu oleh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) yang berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cianjur. “Acara ini bentuk Kolaborasi Mahasiswa UM Bandung dengan Komisi Informasi Jawa Barat yang sedang KKN di Desa Sukaluyu. Mudah-mudahan hasil diskusi ini masyarakat bisa lebih terbuka, lebih memahami apa pentingnya terkait keterbukaan informasi,” ujar Ijang Faisal selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Materi dalam workshop ini disampaikan oleh tiga narasumber yang memiliki sudut pandang berbeda. Ketiga narasumber tersebut Rizal Fadillah selaku Advokat Pemerhati Sosial Politik menjelaskan Partisipasi Publik dalam Keterbukaan Informasi, Yose Rizal, S.Ag.,M.Pd. perwakilan PDM Kab. Cianjur memaparkan Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Mewujudkan Good Governance melalui pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma, dan Yudaningsih, S.Ag.,M.Si. selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat membahas materi mengenai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cianjur, Faturrachman berharap dengan adanya kegiatan workshop ini dapat membuka wawasan masyarakat terhadap informasi yang diterima. “Workshop keterbukaan informasi ini dapat membuka wawasan kita terhadap informasi mana yang dapat kita percayai dan yang tidak. Karena hari ini, permasalahan yang sedang kita alami adalah seringnya terjebak dalam hal membedakan mana berita benar dan mana berita yang salah. Jika beritanya salah, yang akan terjadi adalah pergesekan diantara masyarakat, dan jika beritanya benar maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri,” ucapnya.

Dalam Undang-undang KIP nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, proporsional, sederhana serta membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Hak publik dalam memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting demi terwujudnya penyelenggaraaan negara yang terbuka. Undang-undang KIP nomor 14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik yang didasarkan pada keterbukaan informasi akan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Terbukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Yudaningsih, S.Ag.,M.Si. selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa terwujudnya Good Governance terlihat dari seberapa besar keterbukaan informasi yang dimiliki pemerintah terhadap masyarakat sehingga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi seperti tag line dari KIP Jabar itu sendiri, “Kalau bersih kenapa harus risih”. Yuda juga mengatakan bahwa masyarakat harus paham terdahap hak untuk mengetahui informasi dibadan pemerintahan. “Masyarakat hari ini seharusnya paham betul bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui informasi di badan pemerintah, terutama untuk hal-hal yang bersifat keuangan mulai dana desa. Jika tidak diberikan informasi langsung, laporkan ke Komisi Informasi (KI) karena itu sudah termasuk sengketa informasi,” kata Yuda (29/3/2021).

Advokat Pemerhati Sosial Politik, Rizal Fadillah mengajak masyarakat agar konsisten dalam asas demokrasi dan keterlibatan rakyat terhadap keterbukaan publik, karena undang-undang dibuat agar masyarakat mengetahui rencana keputusan publik seperti apa.

Dalam pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma yang disampaikan oleh Yose Rizal, S.Ag.,M.Pd. menerangkan bahwa Good Governance dapat terwujud bila masyarakat dan aparatur pemerintahan menjadikan Hukum Islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku kehidupannya. Menurut Yose, “Kalau ingin dilihat pemerintahan yang baik (Good Governance) kekuasaanya minim, karena banyak terlibat langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

Dari ketiga pemaparan narasumber dalam workshop keterbukaan informasi, Hanif Mujaddid selaku moderator menyimpulkan bahwa hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, penyelenggara negara tersebut semakin dapat dipertanggung jawabkan.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal mengatakan “Keterbukaan informasi itu ruhnya demokrasi. Karena dengan keterbukaan informasi akan timbul kepercayaan rakyat,” katanya dalam sambutan Workshop Keterbukaan Informasi.(mutiara mhs univ Muhammadiyah bandung*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.