Cakrawala News
Portal Berita Online

Ketua MTI Jatim : Industri Transportasi Tidak Boleh Kolaps

0 146

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Menanggapi hal tersebut Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono. Berharap Industri transportasi tidak boleh Kolaps (dibaca: jatuh).

Secara kalkulasi dampak PPKM telah terjadi penurunan aktifitas masyarakat pengguna transportasi yang sangat luar biasa, contoh di Bungurasih terjadi penurunan hingga 90%.

“Jika kolaps begitu nanti terjadi perubahan setelah adanya covid kita tidak punya armada lagi, akhirnya mayarakat menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing jadi tidak efektif dan efisien,” Ujar Bambang Haryo saat ditemui cakrawala.co ketika membagikan daging qurban di Posko BHS di JL. Diponegoro Sidoarjo, Kamis 22 Juli 2021.

ads harlah pkb

Mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra itu bilang, saranya khusus untuk transportasi publik harusnya tidak ada penyekatan. Jika ada penyekatan harusnya di analisis betul-betul.

Aktifitas penyekatan di jalan protokol di Sidoarjo. Relawan ILS dan Kepolisian berjaga.

“Apakah dengan penyekatan ini akan terjadi kelancaran di tempat yang lain, kalo tidak dan lebih memberatkan mayarakat, lebih baik di tiadakan saja,” Ucap Bambang Haryo.

Masih menurut pria yang gemar olahraga Karate itu, seharusnya penyekatan tidak terjadi di transportasi publik. Transportasi publik diberikan keleluasaan dan kemudahan karena kenapa kalo masyarakat menggunakan transportasi publik lebih mudah terpantau tentu lebih mudah terpantau daripada mereka menggunakan transportasi pribadi

“Permasalahan PPKM sebenarnya bukan masalah sekat-menyekat, inti utamanya bukan pembatasan di jalan melalui penyekatan. Karena penyekatan akan terjadi penumpukan di daerah yang lain, saya pikir PPKM ini bisa menjadi parah. PPKM harus disikapi dengan satu program yang jelas. PPKM sebelum selesai harus dilihat tolok ukurnya apa, apakah ada satu target penurunan orang terinfeksi covid,” Saran Bambang Haryo.

Dari data yang diperolah BHS masyarakat yang Isolasi Mandiri (Isoman) jumlahnya 100 kali lipat daripada yang dirawat di rumah sakit, “Ini jangan sampai masyarakat yang Isoman masuk ke rumah sakit. Dengan cara tentu ada keterbukaan masyarakat yang mengalami Isoman dan kita mengharapkan dari Pemerintah Daerah memohon dari mereka untuk memberikan tanda/ informasi saya isoman,” Lanjut Bambang Haryo.

Dari informasi atau tanda ada masyarakat yang menjalani Isoman. Di tiap rumahnya diharuskan ada keterangan mulai Isoman dari tanggal berapa sampai tanggal berapa.

Lalu ditulis membutuhkan kebutuhan apa saja misal makan, obat, vitamin dan lain-lainya. “Informasi adanya masyarakat yang mengalami Isoman itu di beberkan ditulis semua, sehingga Pemerintah daerah bersama Forkopimda bisa tau ada penduduk/masyarakat yang membutuhkan bantuan,” Tegas Bambang Haryo. (Win)

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.