Cakrawala News
Portal Berita Online

Ketua KPUD Kabgor : Jangan Lakukan Penafsiran Atas Regulasi Pemilu

0 58

GORONTALO CAKRAWALA.CO- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Rasyid A. Saiu tekankan kepada ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diambil sumpah/janji dan dilantik pada Sabtu (29/2), agar tidak melakukan penafsiran sendiri atas regulasi atau aturan perundang-undangan yang ada tentang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Ia menjelaskan terkait penyelenggaraan pemilu akan sama seperti pemilihan legislatif, bahkan menurutnya akan lebih mudah karena bakal calon perseorangan untuk Bupati Gorontalo saat ini belum ada, yang ada hanya dari calon dari partai politik.

“Jadi, yang akan dikerjakan termasuk pemungutan suara sangat sederhana, tapi yang berbeda adalah tensi dan tekanannya. Yang dimaksud disini adalah tekanan politik, tekanan dari ikrar janji atau pakta integritas dari orang penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu harus bisa menempatkan diri agar tidak masuk dalam area konflik, termasuk jangan coba-coba membuat penafsiran terkait regulasi, kita kerja sebagai administratif bukan menentukan terjadi penyelenggaraan atau tidak,” ucapnya kepada anggota dan ketua PPK sebanyak 95 orang di seluruh kecamatan se Kabupaten Gorontalo.

Ia menegaskan kepada PPK tahun 2020 ini, untuk memegang dua hal yang sangat penting menurutnya. Yakni berpegang pada peraturan atau undang-undang yang berlaku untuk pemilihan, dan kedua harus berpegang teguh pada kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan.

“Kalau penyelenggara pemilu berpegang pada dua hal itu, maka akan lahir pemilu yang berintegritas, harus kita yang memulai jangan dari orang lain. Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas harus berpegang pada prinsip jujur, didasari pada niat mensukseskan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati 2020. Tugas dan tanggung jawab yang diemban sekarang sebagai penyelnggara pemilihan harus diatas kepentingan pribadi, golongan, organisasi atau apapun,” imbuhnya.

Selanjutnya ia menekankan untuk mandiri. Penyelnggara harus bebas dan menolak campur tangan serta pengaruh dari siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan atau putusan yang akan diambil oleh penyelenggara pemilihan, keluar dari intervensi, sehingga tetap dalam posisi yang seharusnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan kepada PPK untuk berlaku adil. Penyelenggara harus menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Melayani peserta pemilihan secar adil dan sama rata.

Dan yang paling penting menurutnya, untuk menegakaan integritas pemilihan maka penyelenggara harus akuntabel atau dapat bertanggung jawab. Penyelanggaraan pemilihan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Ia tekankan untuk pengambilan dan penyerahan data yang ada harus dapat dipertanggung jawabkan.

“Kedepan kita rencanakan akan ada orientasi atau bimbingan teknis terkait tugas, kita merencakan akan mengundang KPU RI. Sehingga dalam penyelanggara pemilihan para PPK ini akan berintegritas, dan juga akan ada kegiatan outbond yang diharapkan akan membentuk solidaritas antar PPK. Kegiatan bimbingan teknis nanti bertujuan untuk membangun solidaritas, dan membangun integrasi yang tinggi,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pelantikan anggota dan ketua PPK Kabupaten Gorontalo tahun 2020, Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Ketua Bawaslu, Kadis Disdukcapil, Perwakilan Korem, serta perwakilan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, serta undangan lainnya.****(Fadhil)

Leave A Reply

Your email address will not be published.