Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

Ketua DPRD Sidoarjo Apresiasi Aksi LSM GMBI, Sepakat Menolak RUU HIP

0 24

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO –  Ratusan Massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sidoarjo, Selasa 07 Juli 2020

Aksi massa ini untuk menolak Rencangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita menolak keras RUU HIP, dan kami meminta dapat menyampaikam aspirasi ini kepada DPR RI,” Kata Nunung Ketua GMBI Distrik Sidoarjo saat berorasi di depan Kantor DPRD Sidoarjo.

Lebih lanjut, Nunung menilai, unsur-unsur dalam RUU HIP dapat melemahkan Pancasila. Sehingga hal ini perlu ditolak, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. “Pancasila itu sudah final dan tak perlu dilakukan pembahasan lagi,” ungkapnya.

Ketua DPRD, H. Usman saat menemui massa pendemo.

 

Sementara, H. Usman, M. Kes Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo mengapresiasi gerakan dari lembaga LSM GMBI Distrik Sidoarjo. Menurutnya aspirasi yang disampaikan ini sangat wajar, karena ini merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sadar atas keberadaan Pancasila.

“Jadi pancasila selamanya harus tetap pancasila. Tidak perlu dirubah lagi, tidak perlu diotak atik lagi. Karena itu merupakan sesuatu yang sudah sempurna,” Katanya saat menyampaikan tanggapannya di depan ratusan massa GMBI Sidoarjo.

Ia menambahkan, poin di Pancasila sudah lengkap karena dapat menyangkut menyangkut semua elemen bangsa. Seperti Menyangkut masalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan.

“Kalau memang ada pihak-pihak yang ingin merubah pancasila menjadi ekasila, itu perlu diwaspadai. Kami sebagai wakil rakyat, dan kami mendukung secara kelembagaan DPRD Sidoarjo menolak RUU HIP menjadi undang-undang, dan kami meminta mengeluarkan dari Prolegnas,” jelasnya

Politisi PKB Sidoarjo itu juga akan mengirimkan surat pernyataan ini kepada DPR RI, Menurut Usman semakin banyak yang menyampaikan Aspirasi menolak, maka DPR RI harus mendengar aspirasi tersebut.

“Semakin banyak yang menyuarakan penolakan, maka aspirasi ini akan semakin didengar oleh DPR RI,” ucapnya. (ADV/Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: