Cakrawala News
Portal Berita Online

Ketua AJV Kalteng: Pemilik Tempat Hiburan Boleh Menolak Wartawan

0 307

PALANGKARAYA KALTENG CAKRAWALA.CO – Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 ditempat hiburan termasuk karaoke keluarga di Kota Palangkaraya Kalteng sejauh ini bagi para pemiliknya tidak keberatan, hanya saja jika tiap malam dilakukan pastinya akan mengganggu nilai ekonomi bagi pendapatan pemilik tempat hiburan tersebut.

“Kami berharap, pengontrolan bagi pengunjung oleh tim Covid 19 hendaknya bisa tidak tiap malam minimal ada jaraknyalah.”kata  salah seorang pengunjung yang bernama Iwan.

Dengan mulai dibukanya kembali tempat hiburan mulai terlihat geliat ekonomi mulai bangkit untuk perbaikan kehidupan perekonomian warga sekitar setelah meredup akibat penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

ads bukopin

Semua pihak berharap kondisi perekonomian warga Kota Palangkaraya dan Kalteng pada umumnya perlahan akan kembali pulih sepperti semula meski kini masih berada di tengah situasi pandemi covid 19.

Bagi para pengelola tempat hiburan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh tim Covid yang juga kerap ikuti oleh para wartawan yang ingin meliput membuat sejumlah pengunjung mulai merasakan kurang  nyamanan.

Tim covid 19 yang selalu mengawasi keberadaan tempat hiburan karaoke dan situasi aman, foto RT

Terkait persoalann tersebut Ketua Asosiasi Jurnalis Video (AJV) Pengda  Kalteng H.Hamli Tulis menyampaikan bahwa berdasarkan pada  UU No.40/1999 Tentang Pers Pasal 1, Ayat 12 yaitu hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau mem beritahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun orang lain.

“Ayat 13 nya kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh Pers yang bersangkutan. Hak ini sebenarnya jarang sekali digunakan oleh anggota masyarakat yang tahu akan hal tersebut padahal secara aturan masyarakat berhak untuk melakukannya.”ungkap Hamli

Menurutnya bagi para pemilik tempat hiburan berhak untuk menolak masuk wartawan sambil menunggu hasil kerja Polisi dan nantinya silahkan wawancara diluar.

“dan ini bukan menghalangi kerja para jurnalis.” ungkapnya.

Terkait ketidak nyamanan yang dirasakan para pemilik tempat hiburan sebenarnya bisa dilakukan pengaduan ke Dewan Pers atau ke Polisi yang  merupakan pilihan bagi pemilik tempat hiburan.

“tak ada larangan juga untuk dua-duanya sekaligus mengadukan tergantung tujuan yang hendak dicapai sehingga publik dapat memperoleh pemberitaan yang seimbang.”ujarnya.

Hamli menambahkan kalangan Wartawan yang baik dan profesional serta yang mempunyai sertifikat kompetensi  Kewartawanan  akan mengerti dan menghargai hak-hak sumber berita.***( RT )

Leave A Reply

Your email address will not be published.