Cakrawala News
Portal Berita Online

Kerja Sama dengan KPK, Pusat Kajian Anti Korupsi FH Undip Bedah Kasus Tipikor

154

SEMARANG, JAWA TENGAH, CAKRAWALA.CO, – Pusat Kajian Anti Korupsi (PUSAKA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan bedah kasus dan pemanfaatan hasil perekaman sidang tindak pidana korupsi. Kerja sama dengan KPK ini sebagai komitmen Undip melaksanakan visi dan misi dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi dan menumbuhkan lingkungan anti korupsi.

Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi, Fakultas Hukum Undip, Dr. Pujiyono, SH, M.Hum, di kampus Undip, Tembalang, Semarang, Selasa (18/12).

Lebih lanjut Pujiyono menjelaskan kerja sama dengan KPK sudah dirintis sejak tahun 2011 lalu. Kerja sama tersebut antara lain kajian anti korupsi dengan penelitian atau bedah kasus, pendidikan anti korupsi, seminar, lokakarya, focus group discussion (FGD) dan diskusi publik. Adapun kegiatan yang diselenggarakan tahun ini berupa bedah kasus dan pemanfaatan hasil perekaman sidang tindak pidana yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Kegiatan bedah kasus ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya PUSAKA mendapat kesempatan melaksanakan kegiatan yang sama di tahun 2016.

Diharapkan bedah kasus ini memberikan manfaat untuk pengetahuan akademik dan praktek di pengadilan. “Dengan membedah kasus dari hasil rekaman sidang tersebut, tidak hanya berguna sebagai dokumentasi semata, tetapi juga dapat bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis, sebagai proses pembelajaran,” kata Puji.

Pujiyono juga mengungkapkan lembaga yang dikelolanya ini konsen melakukan kajian desiminasi hasil-hasil putusan hakim dan mengkritisi praktik peradilan kasus-kasus korupsi di tempat laboratorium hukum bersama mahasiswa.

Kasus tindak pidana korupsi yang diangkat dalam bedah kasus ini adalah perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Heru Kisbandono, hakim ad hoc pada pengadilan tipikor Pontianak, dengan nomor putusan : 86/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Semarang. Heru Kisbandono terlibat dalam perkara suap terhadap majelis hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi atas nama terdakwa M. Yaeni, mantan ketua DPRD Grobogan.

Tim kajian yang menyusun anotasi dalam bedah kasus ini terdiri dari Muhammad Rofiuddin, S.H.I, M.Kom (pegiat anti korupsi – mantan komisioner KP2KKN Jateng), Zainal Arifin, S.H.I (praktisi LBH Semarang), Dr. Umi Rozah, SH, M.Hum (akademisi FH Undip), Dr. Pujiyono, SH, M.Hum (akademisi FH Undip), dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH (akademisi FH Undip).

Hasil kajian atau anotasi dari tim kajian telah dibahas dalam kegiatan focus group discussion secara internal (FGD I) pada tanggal 6 Agustus 2018 lalu. Selanjutnya dilakukan FGD II pada tanggal 14 Agustus 2018 yang melibatkan berbagai stakeholder dan peserta dari berbagai instansi terkait, yaitu kejaksaan, kepolisian, advokat, dan perguruan tinggi yang ada di kota semarang.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tim kajian berkesimpulan penggunaan pasal dalam dakwaan maupun putusan terhadap Heru Kisbandono, yaitu Pasal 12 huruf c UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dinilai tidak tepat.

Unsur yang ada dalam pasal tersebut yakni, “hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”, dinilai tidak tepat dengan kronologi peristiwa dalam kasus Heru Kisbandono. Heru Kisbandono memang seseorang yang berprofesi sebagai hakim dan dirinya betul menerima uang suap dari keluarga terdakwa M. Yaeni supaya M Yaeni mendapat putusan bebas. Tetapi Heru Kisbandono bukanlah hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa M. Yaeni, sehingga rangkaian peristiwa ini tidak sesuai dengan unsur Pasal 12 huruf c tersebut.

Tim kajian menilai akan jauh lebih tepat apabila penuntut umum dan majelis hakim menggunakan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
“Pasal ini dinilai lebih tepat karena melihat peran Heru Kisbandono yang secara aktif menjadi perantara antara keluarga terdakwa dan majelis hakim pemeriksa perkara M Yaeni,” kata Pujiyono. (Syam)

Comments are closed.